MK: Akil Tidak Ikut Memutus Pilkada Jatim

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan mantan Ketua MK Akil Mochtar tidak ikut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutuskan perkara sengketa Pilkada Jawa Timur (Jatim).

"Sidangnya baru selesai 2 November 2013, gimana (Akil Mochtar) mau menentukan kemenangan," kata Hamdan, di Jakarta, Rabu (29/1).

Hamdan mengungkapkan sidang sengketa Pilkada Jatim dilaksanakan lima kali dan terakhir sidang pada 2 November 2013 dan malamnya Pak Akil ditangkap (KPK).

"Ini rekamannya ada semua. Pada 3 November diplenokan dalam RPH, jadi Pak Akil tidak ada," katanya.

Hamdan mengakui bahwa Akil Mochtar sebagai ketua panel sidang sengketa Pilkada Jatim dan anggotanya Maria Farida serta Anwar Usman.

Ketua MK ini menegaskan bahwa pengambilan putusan sengketa Pilkada Jatim baru dilaksanakan pada 3 November 2013 dan dibacakan pada 7 November 2013.

Pengacara Akil Mochtar, Otto Hasibuan mengatakan pemenang gugatan sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja, namun saat pembacaan putusan (7/10) MK menolak gugatan Khofifah.

"Sudah klarifikasi kepada Pak Akil, jadi saat itu keputusan MK itu sebenarnya sudah ada tujuh hari sebelum putusan, dan itu Pak Akil menegaskan bahwa Khofifah yang sudah menang. Ini tiba-tiba itu kan gubernur incumbent yang menang," kata Otto Hasibuan (28/1).

Otto mengatakan Akil meminta dirinya untuk menyurati MK meminta klarifikasi, kenapa putusan tersebut bisa berubah setelah Akil ditangkap.

"Putusan tujuh hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi setelah  ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana yang menang. Ini ada apa? harus ditanyakan ke MK," katanya.

MK menolak gugatan sengketa Pilkada Jawa Timur yang diajukan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih periode 2013-2018. (Ant)