MKD Temui Pimpinan DPR Usulkan RUU Etika

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Surahman Hidayat (keempat kiri), Wakil Ketua Junimart Girsang (keempat kanan), Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan) bersama anggota MKD berfoto bersama seusai sidang putusan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12). MKD memutuskan sidang dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari Setya Novanto dan terhitung Rabu (16/12) yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman dan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menemui Ketua DPR Ade Komaruddin, menyampaikan usulan membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Etika Lembaga Perwakilan.

"Beliau berdua menyampaikan rencana menyusun RUU Etika Lembaga Perwakilan, bukan hanya berlaku di pusat, namun tingkat satu dan dua (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota)," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, hari Senin (1/2).

Dia mengatakan, dirinya meminta MKD menyiapkan draf RUU tersebut, dan harus menjadi usul inisiatif DPR. Menurut dia, dalam menyusun RUU Etika itu diperlukan kajian dan disusun secara mendalam oleh MKD.

"Diperlukan kajian mendalam agar RUU Etika yang disusun MKD dapat di tindak lanjuti menjadi inisiatif DPR," kata dia.

Dalam pertemuan itu menurut Ade, diputuskan MKD diberikan tempat sidang yang baru agar kinerja lebih maksimal. Dia mengatakan lokasi kafetaria di Gedung Nusantara I akan dialihfungsikan untuk tempat Ruang Sidang MKD.

"Rapat untuk MKD sekarang ini perlu dipindahkan ke tempat lebih layak, apabila nanti ada pekerjaan MKD bisa dilakukan secara maksimal," kata dia.

Ade mengatakan, dalam pertemuan tertutup tersebut, kedua pimpinan MKD menyampaikan perkembangan yang berjalan di MKD dan selama ini sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Ketua MKD, Surahman Hidayat mengatakan dirinya dan Dasco menyampaikan terkait beberapa rencana MKD kedepan.

"Beliau (Ade Komaruddin) menggarisbawahi yang kami sampaikan terkait beberapa rencana-rencana," kata dia.

Surahman menekankan komitmen MKD sebagai lembaga etik untuk konsisten melakukan proses etik terhadap laporan terkait anggota DPR yang diduga melanggar etika. (Ant)

Editor : Bayu Probo