Moeldoko Pensiun Juli, Siapa Pengganti Panglima TNI?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pucuk pimpinan di TNI akan berakhir 31 Juli 2015. Panglima TNI saat ini, Jenderal Moeldoko akan pensiun dari dinas militer pada Juli 2015. Ada tiga calon pengganti jadi perbincangan.

Sesuai Pasal 13 ayat (4) UU TNI Nomor 34/2004, jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang menjabat Kepala Staf Angkatan. Saat Ini Kepala Staf Angkatan Darat dijabat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Lau dijabat Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko memiliki dua tugas penting dalam memimpin institusi militer ke depan.

Tugas itu, kata dia, di Bandar Lampung, Jumat (29/5), adalah menjaga fungsi militer sebagai alat pertahanan negara dan menjaga militer agar tidak masuk ke ranah sipil.

“Panglima TNI ke depan harus bisa menjaga dua tugas itu,” katanya.

Anak Amien Rais itu mengatakan dalam menjalankan fungsi militer sebagai alat pertahanan negara, TNI harus turut mengantisipasi ancaman negara yang sifatnya tidak lagi konvensional seperti perang fisik, melainkan ancaman bersifat ideologis, kedaulatan, bahkan virtual.

“Sehingga perlu pengetahuan baru dari panglima ke depan atas hal ancaman ini,” kata Hanafi.

Sedangkan dalam hal menjaga peran militer agar tidak masuk ke ranah sipil, yang dimaksud yakni di dalam situasi tanpa peperangan TNI harus bisa mengisi masa perdamaian dengan tidak masuk ke ranah sipil.

“Contohnya wacana TNI menjadi penyidik KPK kemarin. Kita harus jaga TNI untuk tetap fokus di pertahanan, hal-hal yang sifatnya TNI masuk ke ranah sipil itu bisa saja muncul lagi dalam bentuk lain,” ujar dia.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjabat Panglima TNI sejak tahun 2013. Presiden Jokowi diharuskan memasukkan nama calon panglima TNI yang baru pada Juni 2015.

Penguatan Kemaritiman?

Menurut pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Muradi, untuk pengganti Moeldoko, bisa dari TNI AL atau TNI AU. “Tapi pergantian panglima TNI itu tergantung presiden. Kalau saya, situasinya harus digilir. Pak Moeldoko khan dari TNI AD,” kata Muradi, di Jakarta, saat dihubungi, Minggu.

Hingga saat ini ada “konsensus” bahwa panglima TNI adalah seorang perwira tinggi bintang empat aktif dan kepala staf matra TNI yang masih menjabat. Tidak pernah terjadi seorang perwira tinggi selain bintang empat yang dilantik menjadi panglima TNI, sebagaimana halnya seorang kepala staf matra TNI.

Indonesia tidak pula menganut kepemimpinan puncak militer aktifnya dengan pola kepala staf gabungan sebagaimana terjadi sejak lama di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pola kepempimpinan ini pernah diadopsi Indonesia pada 1955-1959 (Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dan Laksamana Udara Suryadi Suryadarma).

Militer Amerika Serikat tidak dipimpin seorang panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melainkan seorang ketua gabungan kepala-kepala staf (chairman of joint chief of staffs).

Hingga 1999, ABRI/TNI tidak pernah dipimpin seorang perwira tinggi bintang empat di luar TNI AD. Adalah Laksamana TNI Widodo AS (26 Oktober 1999-7 Juni 2002) yang menjadi laksamana pertama dari TNI AL di posisi itu setelah sebelumnya menjadi kepala staf TNI AL dan kemudian wakil panglima TNI.

Setelah dia adalah Jenderal TNI Endriartono Sutarto (TNI AD/7 Juni 2002-13 Februari 2006), Marsekal TNI Djoko Suyanto (TNI AU/13 Februari 2006-28 Desember 2007), Jenderal TNI Djoko Santoso (TNI AD/28 Desember 2007-28 Desember 2010), Laksamana TNI Agus Suhartono (TNI AL/28 Desember 2010-30 Agustus 2013), dan kini Jenderal TNI Moeldoko (TNI AD/30 Agustus 2013-saat ini).

Berlainan dengan Kepolisian Indonesia, sejak Orde Baru berkuasa hingga kini, kepemimpinan TNI berjalan mulus dan tidak pernah dilatari konflik apa pun, termasuk konflik politik.

“Karena itu (giliran) soal keadilan dan kepentingan bersama,” kata Muradi.

Dia mengakui, memang dalam UU TNI Nomor 34/2004 tentang TNI tidak diatur tentang pergantian Panglima TNI secara pasti. Namun, selama ini pergantian panglima TNI sudah dilakukan secara bergiliran.

Ketika ditanya, apakah ada kemungkinan Presiden Jokowi memilih panglima TNI dari TNI AL, Muradi tidak membantah.

“Bisa saja dengan alasan untuk memperkuat soal kemaritiman. Tapi siapa pun panglima TNI, dia akan memimpin semuanya dan ini khan lebih pada operasional,” sebut dia.

Sementara itu, pengamat militer dari Pro Patria, Hari Priyantono, kemungkinan Presiden Jokowi memilih panglima TNI dari AL sangat dimungkinkan.

“Tapi kembali ke presiden soal pergantian panglima TNI. Kalau presiden ingin concern dan perkuat masalah kemaritiman, bisa saja Presiden nanti akan memilih panglima TNI dari TNI AL,” kata dia. (Ant)