MPR Dorong Pemerintah Tindak Tegas Gerakan Khilafah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan mendorong pemerintah untuk menindak tegas gerakan yang mempropagandakan negara berdasarkan khilafah. Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menegaskan hal tersebut dalam diskusi yang bertajuk “Menggugat Empat Pilar” di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (2/8) sore.

"Muncul sejumlah fenomena-fenomena aktual yang mengikis nilai-nilai Pancasila mulai dari gerakan separatis, gerakan kekerasan, gerakan khilafah, perilaku sewenang-senang pejabat publik. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah fenomena belakangan. Kita tentu harus serius dengan kehadiran HTI,” kata Lukman Hakim.

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Mashdar F Masudi dalam acara itu menambahkan bahwa “Pemerintah seperti tutup mata terhadap ancaman gerakan khilafah,” kata KH Mashdar.

"Bahwa negara-negara Islam sedang terjadi gejolak hebat di Timur Tengah. Ideologi absolut dan hitam-putih persoalan membuat keamanan tak kunjung datang. Kalau negara Islam saja sudah seperti itu, apalagi negara dengan sistem khilafah yang sangat absolut,” tegas KH Mashdar. (nu.or.id)