Muhammadiyah Harapkan Pemerintah Jangan Didikte Penguasa

AMBON, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Indonesia jangan didikte kekuatan penguasa yang menyandera dan menguasai negeri ini, sehingga menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara.

“Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan prokedaulatan dan prokeadilan-sosial secara konsisten. Banyak komponen bangsa akan mendukung. Muhammadiyah dengan etos ‘sedikit bicara banyak bekerja’ akan menjadi mitra terdepan yang akan berkiprah secara proaktif. Kami menunggu kebijakan-kebijakan imperatif pemerintah yang benar-benar prorakyat, prokedaulatan, dan prokeadilan sosial sebagaimana cita-cita luhu kemerdekaan,” kata Haedar Nashir dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah, hari Jumat (24/2), di Ambon, Maluku.

Dia mengatakan semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.

Dia mengatakan semestinya negara tidak memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan nasional. Dia mengatakan semestinya negara harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorang pun di republik ini berbuat semaunya tanpa memperhatikan aturan hukum.

“Karenanya, kami percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,” kata dia.

Dia mengatakan Muhammadiyah percaya Pemerintah Indonesia akan menjalankan politik luar negeri bebas aktif sehingga dapat tercipta keamanan nasional yang terpercaya dan dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

Dia mengatakan semestinya pemerintah dan seluruh institusi negara lainnya, kekuatan-kekuatan politik, dan seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia.

Muhammadiyah sungguh menyambut baik dan mendukung political will Presiden Joko Widodo dengan menetapkan kebijakan New Economic Policy untuk tegaknya Ekonomi Berkeadilan Sosial.

Tanwir PP Muhammadiyah

PP Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir yang berlangsung  24-26 Februari 2017.

Agenda ini merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar, yang diikuti oleh seluruh anggota pimpinan pusat dan organisasi otonom, perwakilan wilayah dan daerah, serta para peninjau dari berbagai perutusan.

Tanwir mengambil tema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”.

Haedar berharap para peserta Tanwir dan seluruh anggota PP Muhammadiyah di seluruh Indonesia dapat mencontoh para tokoh bangsa lainnya yang dengan jiwa Muhammadiyah berkemajuan mau berkhidmat sepenuh hati untuk kejayaan Indonesia. (muhammadiyah.or.id)

Editor : Sotyati