MUI Kecewa Pemerintah Tidak Melarang Miss World di Bali

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH. Cholil Ridwan kecewa dengan pemerintah yang tidak mau mendengarkan seruan MUI terkait penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia. Menurut Cholil Ridwan, Pemerintah hanya memindahkan penyelenggaraannya ke Bali, tidak melarangnya. 

“Ini artinya, pemerintah tidak mau mendengarkan MUI,” tegas Kiai Cholil di Jakarta, Selasa (10/9) kemarin.

Cholil Ridwan menjelaskan, bahwa tidak ada satu wilayah pun di Indonesia yang boleh melakukan bentuk kemaksiatan apapun, termasuk di Bali. Menurutnya kebijakan pemerintah yang hanya memindahkan pelaksanaan Miss World ke daerah Bali seolah menempatkan Bali sebagai tempat yang boleh melakukan kemaksiatan.

“MUI kecewa terhadap pemerintah. Pemerintah melecehkan anjuran MUI yang melarang pelaksanaan Miss World di Indonesia. Yang kita sarankan itu adalah membatalkan acara itu, bukan memindahkan dari Jawa barat ke Bali. Apakah Bali bukan bagian dari Indonesia? Apakah di Bali lalu kita boleh berbuat maksiat? Apakah Bali itu merupakan pusat maksiat? Tidak kan,” tegas Cholil dengan nada agak kesal.

Selanjutnya tambah Cholil, MUI mendukung penuh upaya Front Pembela Islam (FPI) yang akan melaporkan penyelenggaran  Miss World ke polisi. Menurut Kiai Cholil, semula MUI yang akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tetapi Karena FPI hendak melaporkannya, maka MUI hanya bersikap mendukung penuh terhadap sikap FPI itu. MUI menilai penyelenggaran Miss World melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Anti Pornografi.

“Kita sudah mendapatkan bukti-bukti gambar di situs Miss World yang menampilkan sejumlah perempuan dengan pakaian bikini. Hal itu sudah cukup untuk bukti pelanggaran Miss World,” paparnya 

Sementra Ketua MUI Anwar Abbas pada kesempatan lain menambahkan, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan penegakan moral bangsa daripada mementingkan segi bisnis dari penyelenggaraan Miss World. Pemerintah tidak boleh berlindung di balik upaya memajukan pariwisata dan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia, lalu mengabaikan persoalan, yang menurut MUI lebih penting, yaitu penegakan moral bangsa.

“Apakah moral akhlak bangsa ini harus dirusak hanya demi kepentingan untuk mendapatkan nilai duniawi,” kata Anwar Abbas. (mui.or.id)