Mukernas PKB Direncanakan Bahas LGBT

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa (Mukernas PKB) mengagendakan membahas fenomena Lesbian,Gay, Biseksual,  Transgender (LGBT).

"Isu-isu penting yang akan kita tuntaskan salah satunya seperti sikap kita tentang LGBT,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers persiapan Mukernas PKB 2016, hari Selasa (2/2) di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh I, Jakarta.

Terkait LGBT, Muhaimin menyebut PKB  tidak hendak memusuhi atau menghakimi yang bersangkutan, namun tetap akan mengambil sikap tegas terkait hal itu.

Muhaimin mengemukakan bahwa saat Mukernas PKB 2016, pihaknya akan meminta pendapat dari para ulama di daerah, karena selain mendapat masukan tapi juga akan mendapat informasi yang akurat dari daerah tentang LGBT.

Selain itu, Muhaimin menjelaskan agenda lain yang akan dibahas yakni terkait pemilihan kepala daerah langsung dan  amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Dia menjelaskan Mukernas PKB  akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center, mulai hari Sabtu (5/2) sampai dengan Minggu (6/2) dan akan diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Akan ada beberapa menteri yang hadir antara lain menteri keuangan, menteri pertanian, menteri desa tertinggal dan transmigrasi,” dia menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama Ida Fauziah, Ketua Stering Committee Mukernas PKB 2016 mengemukakan Mukernas adalah agenda organisasi, dan akan menghadirkan kepala daerah yang berasal dari kader PKB yang baru tepilih maupun incumbent.

“Kita juga akan menghadirkan perwakilan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red) dari provinsi seluruh indonesia dan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, red) dalam rangka mensinergikan elemen guna menyikapi  situasi yang dihadapi oleh rakyat,” kata Ida.

Ida menggaris bawahi karena PKB berlatar belakang agama, maka dalam mukernas akan banyak meminta pendapat para ulama guna turut memberi usmbang saran dalam keseimbangan kebijakan di pemerintah tingkat pusat dan daerah. 

Editor : Eben E. Siadari