Mulai April Kominfo Atur Menteri yang Berbicara ke Media

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menyiapkan agenda setting  tentang pemberitaan kebijakan tertentu dari program kerja setiap kementerian kepada media.

“Kami sedang menyiapkan agenda setting untuk mengatur dalam kabinet siapa yang berbicara ke media mengenai kebijakan tertentu agar tidak jalan sendiri-sendiri,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Kamis (5/3).

Rudiantara mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan agenda setting agar semua menteri dalam Kabinet Kerja tidak berjalan sendiri-sendiri saat memberikan pernyataan pada media.

Agenda setting dilakukan, Rudiantara menjelaskan, untuk menentukan arah pemberitaan mengenai kebijakan tertentu dan mengimbangi arah pemberitaan dari media.

Ia menekankan agenda setting tidak bermaksud membohongi masyarakat mengenai suatu sisi kebijakan, melainkan untuk memberikan pandangan lain pada masyarakat agar mereka dapat melihat dari beberapa sisi.

Kominfo akan mengeluarkan agenda setting pada April 2015 kepada kementerian serta lembaga pemerintah dan diharapkan hal tersebut akan terus dilakukan.

Dilakukannya agenda setting, menurut dia, juga untuk membangun kepercayaan media pada pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Semua kementerian dan lembaga, ujar dia, harus saling memperkuat satu sama lain dan menunjukkan kesatuan sehingga membutuhkan pengorganisasian dalam hubungannya dengan media.

Pada saat pengumuman kenaikan dan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ada beberapa menteri yang mengumumkan berbagai keterangan mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, sistem presidensial membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dalam kesatuan eksekutif, dan untuk menunjukkannya diperlukan konten komunikasi yang juga terintegrasi.

"Komunikasi dan narasi pemerintah harus tunggal, untuk itu diperlukan kelembagaan humas yang mampu merumuskan narasi tunggal karena terkadang posisi antarmenteri dapat berbeda. Mestinya konten kebijakan satu sama lain koheren," kata dia. (Ant).

Editor : Eben Ezer Siadari