Muluskan Kereta Cepat, Perda RTRW Jabar Direvisi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Jawa Barat akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) No 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat terkait rencana pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, Pemerintah saat ini lagi melakukan pembahasan revisi perda tersebut.

"Perda tersebut lagi kita bahas," katanya kepada satuharapan.com  di Kantor Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Jakarta pada hari Rabu (3/2).

Sementara itu, Pengamat Planologi, Yayat Supriatna mengatakan Perda mengenai tata ruang Jawa Barat tersebut menjelaskan bahwa kawasan yang akan dilalui kereta cepat merupakan daerah rawan bencana. Selain itu, kawasan tersebut juga merupakan daerah hutan lindung.

“Daerah bencana tanah longsor di Provinsi Jawa Barat yang dilalui Kereta Cepat meliputi Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan, kawasan Geologi yang dilindungi dari rawan bencana meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta, itu semua diatur dalam pasal 34 Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Barat” katanya saat Diskusi Publik “Stop Rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung” di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari Selasa (2/2) lalu.

Dia juga mengatakan, perubahan kawasan Walini yang akan dijadikan stasiun dan kota baru akan berdampak pada ketersediaan air tanah dan pasokan air untuk wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga apabila daerah tersebut dilakukan perubahan akan berdampak kepada krisis air di Pulau Jawa.

“Kita harus ingat Pemerintah Daerah Jawa Barat mempunyai target dalam mencapai tujuan tata ruangnya, Jawa barat juga menyatakan sebagai green provinsi yaitu menyatakan hutan lindung sebanyak 45 persen dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018,” katanya. 

Editor : Bayu Probo