Mungkinkah Dana Aspirasi Dialihkan ke Pembaruan Alutsista?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Enam fraksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengajukan daftar Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), pada hari Rabu (1/7). Mereka adalah Fraksi Gerindra, PKS, PAN, Golkar, PKB, dan PPP. Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hanura, dan Nasdem, tetap pada posisi menolak UP2DP dan tidak mengajukan program.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat bersikap ‘abu-abu’, fraksi pimpinan Edhie Baskoro Yudhoyono itu tidak menolak ataupun menerima UP2DP. Dengan kata lain, Demokrat tidak menolak, tapi tidak mengusulkan program juga.

Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima Tentara Nasional Indonesia mendatang memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Menurut Presiden, kecelakaan Pesawat Hercules C-130 dengan nomor penerbangan A-1310 di Medan, hari Selasa (30/6) lalu, merupakan momentum untuk perubahan.

Presiden Jokowi mengatakan pembaruan alutsista TNI itu harus melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Tujuannya, agar Indonesia bisa sepenuhnya mengendalikan operasi persenjataan. Dia juga ingin memperkuat sistem zero accident dalam penggunaan alutsista.

Menanggapi dua rencana tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, mengatakan total anggaran 11,2 triliun rupiah yang diperuntukkan UP2DP memungkinkan untuk dilaihkan membantu TNI merealisasikan keinginan Presiden Jokowi memperbarui alutsista TNI. Namun, realisasinya harus melewati pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI lebih dahulu.

“Bisa jadi saja begitu (anggaran UP2DP dialihkan untuk pembaruan alutsista TNI), tapi dalam pembahasannya nanti akan dilihat bagaimana, bisa saja seperti itu,” ujar Rio kepada satuharapan.com, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Pembaruan Penting, Tapi…

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurut dia, pembaruan alutsista TNI penting, tapi bukan berarti mengalihkan dana sebesar 11,2 triliun rupiah yang dialokasikan untuk UP2DP.

”Sebuah keharusan untuk memperhatikan alutsista TNI, itu penting, alutsista TNI memang harus diperbaiki dan jadi konsentrasi, karena ini tidak hanya menyangkut keselamatan, tapi kehormatan negara kita juga guna mendukung kerja dan kinerja TNI, tapi bukan berarti harus mengalihkan dana yang dialokasikan untuk UP2DP,” ujar dia.

Menurut Jazuli, nominal yang dikucurkan untuk UP2DP tidak harus 11,2 triliun rupiah, karena sebenarnya nominal yang diajukan tersebut merupakan nominal maksimal. “Kenapa giliran uang 40 triliun rupiah diberikan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak ada yg teriak? Padahal itu tidak berkaitan dengan rakyat bawah, beda dengan UP2DP yang bila direalisasikan dampaknya akan dirasakan langsung di bawah,” ucap dia.

Ada yang Lebih Penting

Sementara anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuanan Arteria Dahlan mengatakan ada hal lebih penting dibanding pembaruan alutsista TNI, yakni penanganan pangan. Menurut dia, hal tersebut mempunya dampak lebih berbahaya, karena bisa menyebabkan inflasi, deflasi, hingga kemiskinan.

“Ada hal lain lebih penting daripada membeli alutsista baru. Salah satunya bagaimana penanganan pangan, daya rusaknya bisa menghadirkan inflasi, deflasi, bahkan kemiskinan terstruktur,” ujar Arteria.

“Itu lebih penting, daripada sekadar memikirkan mengalihkan UP2DP ke pembaruan alutsista TNI,” dia menambahkan.

Panja Alutsista

Sedangkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Supriyadi Aries mengatakan perlu dilakukan investigasi lebih dahulu sebelum pembaruan alutsista TNI direalisasikan. Dia menyampaikan, Komisi I DPR RI juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista untuk menginvestigasi tragedi Pesawat Hercules TNI AU jenis C-130 dengan nomor registrasi A1310 yang jatuh di Kota Medan, Selasa (30/6), dan mendata serta menetapkan alutsista yang harus dibeli

“Komisi I sudah punya Panja Alutsista untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Kita akan memikirkan lebih dahulu memutuskan dan menetapkan alutsista apa yang harus dibeli, pesawat misalnya tempur jenis apa atau pesawat Hercules juga jenis apa, tidak bisa langsung beli begitu saja,” ucap Supriyadi.

Terkait pemindahan dana 11,2 triliun rupiah dari UP2DP untuk membantu realisasi pembaruan alutsista, kata dia, tergantung Pemerintah. Dia mengaku ingin mempelajari hal tersebut lebih komprehensif terlebih dahulu.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja