Mungkinkah Pemilu di Palestina Setelah Absen 13 Tahun

SATUHARAPAN.COM – Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September lalu tentang upaya untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk Palestina. Sudah 13 tahun Palestina tanpa pemilihan umum legislatif, setelah yang terakhir dilakukan pada 2006. Bahkan massa jabatan dan mandat yang diberikan sudah lama berlalu.

Mahmoud Abbas mengatakan bahwa dia telah menetapkan tanggal pemilihan umum yang harus berlangsung di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem.  Namun apakah rencana itu mungkin untuk diwujudkan? Dan bagaimana hal itu bisa mengatasi perpecahan internal antara kelompok Fatah dan Hamas, yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan menimbulkan fragmentasi di Palestina?

Abbas sebagai pemimpin Fatah tampaknya serius dalam niatnya untuk mengadakan pemilihan umum, setelah kegagalan yang berulang untuk merekonsiliasi dan mengatasi perpecahan di internal Palestina. Ada sejumlah hambatan yang dihadapi, namun pemilihan umum yang kredibel diperlukan bagi Palestina sebagai sebuah negara untuk memperoleh pemerintahan yang efektif, dan mempunyai legitimasi, serta  dalam pergaulan internasional.

Kelompok Fatah memandang rencana  presiden itu tepat waktu dan sesuai setelah semua upaya mengakhiri perpecahan dengan Hamas tidak berhasil. Juru bicara Dewan Revolusi, Osama Al-Qawasmi, mengatakan bahwa langkah itu tidak akan tunduk pada persetujuan pihak mana pun, karena pemilihan umum adalah hak politik dan konstitusional warga Palestina.

Abbas tidak merinci apakah pemilihan itu mencakup pemilihan presiden, tetapi Al-Qawasmi mengatakan itu akan terbatas pada "pemilihan legislatif yang mengarah pada pembentukan pemerintahan baru, yang akan memulihkan sistem politik dan mengisi kekosongan jabatan di dewan legislatif akibat tidak adanya pemilu.

Sambutan yang luas juga ditujukan oleh kelompok-kelompok Palestina, termasuk delapan faksi yang pekan lalu meluncurkan inisiatif rekonsiliasi yang secara resmi disetujui juga oleh Hamas.

Halangan dari Hamas

Pemilu yang dirancang Abbas tampaknya tidak akan mudah. Ada kemungkinan Hamas akan memblokir pemungutan suara di Jalur Gaza yang dikuasainya, dan oleh Israel yang mungkin melakukan hal yang sama di Yerusalem.

Hamas memang segera mengumumkan siap untuk ikut dalam pemilihan umum, tetapi mensyaratkan bahwa itu harus inklusif dan berlangsung sebagai bagian dari pemilihan Dewan Nasional, pemilihan presiden, anggota legislatif dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Namun dari pihak Fatah disebutkan hanya untuk pemilihan legislatif, sehingga Hamas  menyebutkan bahwa pengumuman oleh Abbas "tidak jelas." "Kami tidak dapat berurusan dengan pemilihan umum dan masalah nasional secara sepotong-sepotong. Kami membutuhkan visi Palestina yang komprehensif yang membahas masalah-masalah Palestina di dalam dan luar negeri. Ini membutuhkan dialog yang komprehensif, yang mengarah ke pemilihan inklusif di semua tingkatan dan konsensus nasional."

Hamas yang menguasai jalur Gaza tampaknya tidak akan menerima pemilihan umum hanya untuk Dewan Legislatif Palestina. Sementara Hamas mengharuskan juga pemilihan Dewan Legislatif, kepresidenan dan Dewan Nasional.

Hamas memenangkan mayoritas dalam pemilihan terakhir untuk Dewan Legislatif, pada awal 2006. Secara konstitusi, masa tugas itu berakhir pada Januari 2010, sementara masa jabatan presiden Abbas berakhir pada 2009. Dengan tidak adanya pemilihan berikutnya, mereka tetap pada jabatannya.

Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk oleh Abbas pada tahun 2016 tanpa konsensus nasional, mengeluarkan keputusan tahun lalu yang memerintahkan agar Dewan Legislatif dibubarkan.

Pemilihan umum yang hanya untuk anggota legislatif, seperti yang diumumkan Abbas, menurut Hamas adalah sabotase sistematis. Pernyataan itu bisa mendorong Hamas melakukan sabotase pemilu.

Hambatan di Yerusalem

Pemilihan umum Palestina di Yerusalem, terutama Yerusalem Timur, kemungkinan mendapatkan halangan dari Israel. Di wilayah itu terdapat sekitar 360.000 warga Palestina. Wilayah ini dianggap sebagai ibukota negara Palestina di masa depan, menurut Otorita Palestina.

Israel menganeksasi Yerusalem Timur setelah Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibukotanya dan tidak mungkin mengizinkan warga Palestina untuk menggunakan hak suara dalam pemilu di wilayah kota itu.

Palestina kemungkinan perlu mencari cara baru bagaimana melakukan pemilihan bagi warga Palestina di Yerusalem. Apakah, misalnya mendirikan tempat pemungutan suara di luar perbatasan Israel saat ini. Atau cara yang dilakukan pada pemilu 2006, di mana tempat pemungutan suara untuk orang-orang Yerusalem didirikan di Al Ram, sebuah kota Palestina di timur laut Yerusalem. Namun, lokasi itu jauh dan mengharuskan pemilih untuk menempuh jarak yang lebih jauh.

Atau warga mengampaikan suaranya melalui pemungutan suara online. Meskipun tingkat kepraktisannya belum diuji, ini bisa menjadi pilihan, dengan kode khusus yang diberikan kepada setiap penduduk Yerusalem berdasarkan pada kartu identitas mereka.

Jika semua warga Palestina di Yerusalem yang berusia 18 tahun ke atas terdaftar, maka mereka bisa memberikan suara dalam pemilu secara online.

Hambatan di Gaza

Hambatan lain adalah situasi di Jalur Gaza. Wilayah ini diblokir pemerintah Israel sejak Hamas menguasai daerah itu pada 2007. Blokade Israel menimbulkan tantangan fisik untuk mengadakan dan memantau pemilihan umum dari wilayah Tepi Barat.

Namun juga sama sulitnya dalam menghadapi hambatan perbedaan ideologis antara Hamas dan partai Fatah pimpinan Abbas, yang memerintah Otoritas Palestina di Tepi Barat. Fatah dan Hamas adalah musuh lama dan pernah bentrok dengan kekuatan senjata pada tahun 2007, dengan lebih dari 100 orang tewas dalam pertempuran itu.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum parlemen akan sangat bergantung pada kerja sama dan kesepakatan antara Fatah dan Hamas. Jika tidak ada bekerja sama, tampaknya tidak akan ada pemilihan umum Palestina yang meliputi tiga wilayah, Gaza, Yerusalem, dan Tepi Barat.

Keretakan antara Hamas dan Fatah sangat historis. Kemenangan Hamas pada pemilihan umum 2006, diawali dengan Fatah yang menolak untuk bergabung dalam pemerintah. Pada Juni 2007, Hamas merebut wilayah Gaza dari Otorit Palestina yang dipimpin Fatah, setelah pembicaraan antara pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dan Abbas gagal mencapai kesepakatan. Sejak itu, banyak perjanjian telah ditandatangani antara keduanya, tetapi semua gagal dilaksanakan.

Satu Sistem

Memang ada beberapa tanda rekonsiliasi yang diharapkan terus bertumbuh. Hamas menyambut seruan publik Abbas di Majelis Umum PBB, kemudian Otorita Palestina mengutus satu delegasi, termasuk Perdana Menteri, Mohammad Shtayyeh, ke Kairo, Mesir untuk membahas rekonsiliasi dan pemilihan umum.

Para pejabat Otoritas Palestina memang melihat perlunya disepakati terlebih dahulu beberapa hal dengan Hamas sebelum pemilihan umum dilakukan, terutama Hamas menerima pemilihan umum hanya terbatas pada anggota legislatif. Padahal itu adalah point yang ditolak Hamas.

Abbas memang mendesak agar Palestina diperintah di bawah Otorita Palestina "dalam satu sistem politik Palestina, satu otoritas tunggal yang sah, satu hukum dan satu senjata yang sah." Hal itu harus berfungsi sebagai kohesi Palestina secara keseluruhan. Namun konflik kedua pihak itu membawa Hamas melakukan perlawanan bersenjata, mengeluarkan piagam sendiri dan mempertahankan pasukan militernya sendiri terlepas dari Otorita Palestina.

Pemilu yang infklusif bagi Palestina di Yerusalem, Tepi Barat dan Jalur Gaza, bukan berarti semua hambatan bagi Palestina bisa diatasi. Respons internasional akan menjadi masalah berikut yang harus diselesaikan.

Katakanlah pemilihan umum bisa dilaksanakan, dan menghasilkan pemerintahan persatuan. Namun masyarakat internasional masih melihat Hamas sebagai organisasi teroris yang menggunakan kekerasan dan didukung oleh Iran dalam keuangan dan militer.

Jadi apakah nantinya pemerintah persatuan bisa diterima secara internasional, masih belum ada kepastian. Sebab, keterlibatan Hamas dalam Otorita Palestina bisa membuat bantuan untuk Palestina terhambat.

Editor : Sabar Subekti