Lebanon: Krisis Ekonomi Akibat Persaingan Sektarian

SATUHARAPAN.COM – Kekacauan di Lebanon terjadi dimulai oleh protes rakyat terhadap pemerintah yang dipicu oleh keputusan pengenaan pajak pada pengiriman pesan melalui telefon. Namun segera setelah itu, tuntutan rakyat berkembang ke arah pengunduran diri pemerintah pimpinan Perdana Menteri Saad al-Hariri.

Hal itu menunjukkan bahwa kekacauan di Lebanon bukan sekadar soal beban yang makin berat oleh pajak. Mereka juga bersuara tentang praktik korupsi oleh elite politik, dan persaingan di pemerintah, terutama konflik sektarian.

Hal ini yang menyebabkan Lebanon terus menghadapi kondisi di masa pemerintah tidak bisa bekerja secara efektif. Hariri bahkan beberapa kali mengisyaratkan akan mengundurkan diri. Belakangan dia dengan tegas menyalahkan saingan politiknya, terutama Hizbullah yang dinilainya menghalangi reformasi ekonomi.

Hizbullah, gerakan yang didukung oleh Iran dan Suriah ini dalam pernyataannya menolak jika pemerintah mundur. Namun pemimpin Hizbullah juga yang menyebut ada krisis kepercayaan rakyat pada pemerintah yang menyebabkan protes besar-besaran. Partai ini bahkan menolak pendukungnya ikut protes, namun di kawasan basis pendukung Hizbullah, protes terus berlangsung.

Itulah sebabnya, Pemimpin partai Pasukan Lebanon, Shamir Geagea

Mengritik Hizbullah. Demonstrasi rakyat yang dilakukan terhadap Hizbullah di Lebanon membuktikan bahwa Hassan Nasrallah (pemimpin Hizbullah) "salah dalam membaca peta," kata Samir Geagea, ketua Partai Pasukan Lebanon.

Dia mengatakan hal itu dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Nasional (NNA) Lebanon pada hari Senin (21/10). Dan mengatakan bahwa pemerintah yang independen merupakan satu-satnya solusi untuk krisis yang dihadapi Lebanon saat ini, yang menunjukkan konflik sektarian di internal pemerintah telah menyebabkan krisis di negeri itu.

Sanksi Keuangan

Lebanon menghadapi protes rakyat yang meluas di seluruh negeri sejak hari Kamis pekan lalu. Protes dipicu oleh rencana memungut pajak melalui pengiriman pesan di telefon, namun sebenarnya kemerahan rakyat lebih pada krisis ekonomi.

Krisis ekonomi di Lebanon karena pemerintah yang tidak efektif, karena paket reformasi yang ditawarkan Perdana Menteri Saad al-Hariri selalu terganjal oleh mitra pemerintahannya, terutama oleh saingan politik dari kelompok Hizbullah.

Konflik sektarian di pemerintahan itu yang kemudian menyebabkan Lebanon jatuh di jurang krisis ekonomi, bahkan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keuangan kepada pihak-pihak di Lebanon, termasuk politisi, terkait pendanaan untuk kelompok teroris.

Geagea dan partainya yang mengkritisi Hizbullah, juga menyerukan pengunduran diri pemerintah yang membuat kejutan baru bagi pemerintah. Sebab, para pemrotes yang semula bersuara tentang pajak melalui pengiriman pesan telefon, berkembang ke arah tuntutan agar pemerintahan diganti, apalagi ada dugaan kuat maraknya korupsi di kalangan elite politik.

Menurut Geagea, yang dikutip Al Arabiya, pemerintah independen adalah kunci, "bahkan jika itu dipimpin oleh Hariri."

Gaji Menteri Dipotong

Hariri, yang memimpin pemerintahan koalisi yang terganggu oleh persaingan sektarian dan politik. Dia memberi tenggat waktu 72 jam kepada mitra-mitra pemerintahannya yang bertikai untuk menyetujui reformasi yang dapat menangkal krisis, mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan mengundurkan diri di tengah protes nasional.

Hariri menuduh saingannya menghalangi langkah-langkah reformasinya yang dapat membuka Lebanon menerima 11 miliar dolar AS dari donor Barat dan membantu mencegah keruntuhan ekonomi.

Geagea mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Sabtu (19/10) malam bahwa tantangan yang dihadapi negara itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun "kami belum melihat niat serius dari pejabat Lebanon untuk mengatasi krisis," kata Geagea.

Dia, dalam pidato di kantor partai di Maarab, mengumumkan pengunduran diri empat menteri Partai Pasukan Lebanon dari pemerintah Saad Hariri.

Kabinet Libanon bersidang pada hari Senin dipimpin oleh Presiden Michel Aoun di istana Baabda, kata kantornya, ketika protes mencengkeram negara itu dalam unjuk rasa pertikaian terbesar terhadap elite penguasa dalam beberapa dekade.

Apakah respons pemerintah dengan reformasi ekonomi, termasuk memotong separuh gaji menteri dan pejabat lain akan meredam protes rakyat? Dan apakah paket reformasi itu juga akan memulihkan Lebanon dari jurang krisis ekonomi?

Masalah yang dihadapi Lebanon adalah pemerintah yang tidak efektif, karena persaingan dan konflik sektarian yang berkepanjangan. Bahkan masalah ini yang membuat Lebanon juga tidak mudah memperoleh kepercayaan internasional.

Namun protes rakyat Lebanon kali ini justru menampilkan wajah baru, di mana rakyat dari berbagai kelompok, sepertinya mengabaikan perbedaan sektarian di antara mereka dan fokus pada protes terhadap pemerintah yang tidak mendengar suara rakyat.

Situasi selanjutnya mungkin akan memberikan gambaran yang jelas bahwa konflik sektarian lebih merupakan kepentingan elite, ketimbang konflik yang mencerminkan kepentingan rakyat. Dan Lebanon telah menderita karena masalah tersebut.

Krisis Keuangan Hizbullah?

Sebelum rakyat turun ke jalanan, berita yang muncul tentang Lebanon justru tentang ancaman Hizbullah yang akan menyerang bank-bank di negara itu, dengan alasan menargetkan bank yang tunduk pada sanksi keuangan yang dijatuhkan Amerika Serikat.

AS menjatuhkan sanksi itu terkait pendanaan pada kelompok teroris, dan AS memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.

Merespons hal itu, harian Lebanon yang dikontrol Hizbullah, Al-Akbar, memberitakan bahwa para pemimpin Partai Syiah telah membuat rincian langkah, termasuk protes jalanan melawan bank.

AS telah menekan Lebanon dengan sanksi yang menargetkan anggota parlemen Hizbullah dan bank yang terlibat dalam pendanaan teroris. Pada bulan Juli, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen Hizbullah, Amin Sherri dan Mohammad Raad. Pada bulan Agustus, Kantor Departemen Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi pada Jammal Trust Bank, karena membantu gerakan Hizbullah. Sebulan kemudian, bank tersebut terpaksa tutup.

Pemerintahan Hariri dengan rancangan reformasi ekonomi, tampaknya masih akan mendapatkan ganjalan dalam hubungan internasional, terkait koalisi yang di dalamnya ada Hizbullah yang oleh sejumlah negara dinilai terlibat terorisme. Masalah sektarian inilah yang masih belum jelas, penyelesaiannya, dan ke mana arah perkembangan Lebanon selanjutnya. 

Editor : Sabar Subekti