Musim Hujan Awal Desember 2015, Kemarau Lebih Panjang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan awal Desember 2015 Indonesia baru memasuki musim penghujan dan musim kemarau akan lebih panjang hingga akhir November.

“Diperkirakan awal Desember 2015 baru memasuki musim penghujan dan dengan demikian musim kemarau kita akan lebih kering dan akan lebih panjang sampai akhir November 2015,” kata Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers Penanggulangan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, hari Selasa (28/7).

Menurut Sutopo, El Nino Moderate akan mengakibatkan kondisi iklim semakin kering dan mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Berdasarkan analisis BMKG dan LAPAN, pada bulan Juli sampai November 2015 kondisi iklim di wilayah Indonesia terutama yang berada di bagian selatan khatulistiwa akan dipengaruhi El Nino Moderate, bahkan pada November 2015 akan berpeluang menguat,” katanya.

Sutopo mengatakan, dengan kondisi ini akan memberikan efek terhadap intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang dan bahkan kemungkinan awal musim penghujan itu terlambat.

“Wilayah Indonesia yang mengalami efek nyata dari El Nino adalah wilayah di selatan khatulistiwa,  bagian tenggara wilayah Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan bagian barat daya Maluku. Musim kemarau hingga akhir November 2015, dan puncak kemarau Oktober hingga November 2015,” katanya.

“El Nino dan dampaknya pada tahun 2015 akan lebih kecil dibandingkan dengan El Nino 1997. Dibandingkan dengan kekeringan tahun 2014, kekeringan pada tahun 2015 diprediksi akan parah,” katanya.

Menurut data Sutopo, di beberapa tempat di Jawa, Bali, NTB dan NTT sudah terjadi kekeringan ekstrim di mana tidak ada hujan lebih dari dua bulan, seperti di Kabupaten Cirebon dan Majalengka (Jabar), Kab. Madiun, Lamongan, Gresik, Malang, Pasuruan dan Bondowoso (Jatim), Kab. Buleleng, Bangli (Bali), Pulau Lombok, Sumbawa Besar, Bima (NTB), Pulau Sumba, P. Timor (NTT).

Upaya Penanggulangan Kekeringan

Selanjutnya, Sutopo mengatakan penanganan jangka pendek untuk mengatasi kekeringan dilakukan BNPB seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya yaitu mencukupi kebutuhan air penduduk dengan distribusi air bersih dengan mengerahkan mobil tangki air, pompa air, pembangunan bak penampungan air, perbaikan pipa, pembuatan sumur bor, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk hemat air.

Selain itu, kata dia, Kepala Daerah banyak yang sudah menyatakan status Siaga Darurat Kekeringan di wilayahnya. “Pemda masih mampu mengatasi kekeringan  di wilayahnya dengan menggunakan APBD,” katanya.

Menurut Sutopo, pada tahun 2015 BNPB telah menyiapkan Rp 75 milyar Dana Siap Pakai untuk diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memerlukan bantuan sesuai kebutuhannya.

“Tahun 2014, BNPB memberikan Rp 50 milyar untuk membantu Pemerintah Daerah di sembilan provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara sesuai permintaan BPBD,” katanya.

“BNPB telah mendistribusikan mobil tangki ke beberapa BPBD Provinsi, Kabupaten, Kota untuk penguatan kapasitas, dan saat ini tangki tersebut digunakan untuk distribusi air,” katanya.

Untuk penanggulangan kekeringan lainnya, Sutopo mengatakan, Kementerian PU akan membangun 49 unit waduk dan 33 PLTA, pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha, dan Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi selama tahun 2015-2019.

“Kementerian Pertanian membagikan 20.000 unit pompa air dan akan membangun 1.000 unit embung,” katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja