Myanmar Bentuk Komite Pantau Krisis Rohingya di Rakhine

Kelompok aksi Solidaritas Muslim Rohingya berunjukrasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, hari Jumat (25/11). Dalam aksinya mereka mengecam pembantaian dan penyiksaan oleh pemerintah dan militer Myanmar terhadap masyarakat muslim Rohingya serta mendesak pemerintah Indonesia agar mendorong ASEAN untuk meyakinkan Myanmar agar segera menghentikan kekerasan dan mencari solusi atas permasalahan Rohingya secara damai dan bermartabat. (Foto: Antara/Reno Esnir)

NAYPYIDAW, SATUHARAPAN.COM - Myanmar akan membentuk Komite Nasional untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Seperti dilansir dari VOA, hari Senin (28/11), Pemerintah Myanmar akan membentuk Komite Nasional untuk menyelidiki keadaan dan tuduhan pelanggaran hak azasi di tengah-tengah tekanan internasional akibat kekerasan yang meningkat dan krisis kemanusiaan di bagian utara negara bagian Rakhine.

Penasihat negara dan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah menghadapi kecaman yang meningkat atas kegagalan menanggulangi kekerasan itu, sementara tindakan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya telah mengakibatkan pengungsian puluhan ribu orang.

Zaw Htay, seorang anggota Komite Informasi Kantor Penasihat Negara, mengatakan kepada media Myanmar pembentukan komite penyelidikan baru itu sedang berlangsung.

Komite tersebut dibentuk setelah terbentuknya Komisi Penasehat Rakhine bulan Augustus, di bawah mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang baru-baru ini mengutarakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terjadi.

Bangladesh Pulangkan Pengungsi Rohingya

Sementara itu sejumlah kapal berisi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di Myanmar dipulangkan kembali oleh penjaga perbatasan Bangladesh, hari Senin (28/11), meski oposisi di negara itu memohon agar mereka diberi perlindungan.

Ribuan pengungsi Rohingya dari negara bagian Rakhine barat, Myanmar, pekan lalu membanjiri perbatasan Bangladesh setelah mengaku diperkosa, disiksa dan dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar.

Delapan kapal yang berusaha melintasi Sungai Naf di perbatasan Bangladesh selatan dipulangkan pada Senin setelah enam kapal dilarang masuk pada hari Minggu (27/11), kata kepala penjaga di kota perbatasan Bangladesh, Teknaf, Kolonel Abuzar Al Zahid, kepada AFP.

“Ada 12 sampai 13 pengungsi Rohingya di masing-masing kapal,” ujar Zahid.

Dhaka mengatakan ribuan pengungsi lain berkumpul di perbatasan, tetapi menolak permohonan internasional untuk mengizinkan mereka masuk, sebaliknya meminta Myanmar melakukan lebih banyak upaya untuk menghentikan perpindahan tersebut.

Dalam dua pekan terakhir, penjaga perbatasan Bangladesh telah menolak kedatangan lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya, termasuk pengungsi perempuan dan anak-anak yang datang dengan menggunakan kapal, ungkap pejabat kepada AFP.

Editor : Eben E. Siadari