Myanmar Izinkan Pengamat UE Awasi Pemungutan Suara

YANGON, SATUHARAPAN.COM – Para pengamat dari Uni Eropa akan diberikan akses ke pangkalan militer yang menjadi tempat digelarnya pemilu Myanmar bulan November, kata seorang pejabat pada Selasa (20/19), sebuah langkah untuk meningkatkan pengawasan pemilu yang dianggap paling transparan di negara tersebut dalam beberapa dekade.

Negara bekas junta tersebut mendorong militernya, salah satu yang terbesar di dunia, untuk ikut memilih ketika seperempat kursi legislatif sudah dipesan untuk militer, memberi mereka hak veto parlemen secara de facto.

Puluhan ribu tentara diperkirakan akan berpartisipasi dalam pemungutan suara di beberapa fasilitas militer menjelang pemilu 8 November mendatang, karena mereka tersebar jauh dari konstituen rumah mereka.

Tim pengamat yang terdiri dari 150 orang itu akan dizinkan untuk berada di tempat pemungutan suara (TPS) di beberapa pangkalan setelah perwakilan dari UE bertemu dengan kepala angkatan darat Jenderal Min Aung Hlaing.

“Pertemuannya membangun. Ini adalah area yang menjadi perhatian kami,” kata Alexander Graf Lambsdorff, ketua pengamat UE kepada AFP.

Keputusan itu “akan membuat pemilihan menjadi lebih transparan dan laporan kami lebih akurat,” tambahnya.

Menggelar pemilu di Myanmar adalah tantangan yang membutuhkan upaya besar.

Negara miskin tersebut membentang dari puncak yang menjulang di utara hingga ke pantai tropis di selatan, dihubungkan dengan infrastruktur yang buruk dan dirusak oleh banyak konflik etnis serta dampak banjir baru-baru ini.

Masalah lain yang juga menimpa negara tersebut adalah kurangnya kesadaran akan demokrasi karena banyak orang tidak pernah memberikan suara mereka sepanjang hidupnya. (AFP/Ant)

Editor : Bayu Probo