Myanmar Tolak Keputusan PBB Selidiki Kejahatan terhadap Rohingya

YANGON, SATUHARAPAN.COM - Myanmar pada Sabtu (25/3) menolak keputusan dewan HAM PBB untuk menyelidiki sejumlah tuduhan bahwa aparat keamanan melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap muslim Rohingya, sambil mengatakan penyelidikan tersebut hanya akan "memperburuk" konflik.

Badan yang berbasis di Jenewa itu setuju pada Jumat (24/3) untuk "segera" meluncurkan sebuah misi pencari fakta ke negara Asia Tenggara itu, berfokus pada klaim bahwa polisi dan tentara telah melakukan tindakan keras terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Operasi militer, diluncurkan pada Oktober setelah para militan menewaskan sembilan polisi, mengakibatkan puluhan ribu etnis Rohingya mengungsi dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Para penyelidik PBB mendapatkan kisah-kisah mengerikan oleh para pengungsi itu mulai dari petugas keamanan menikam para bayi hingga tewas, membakar orang hidup-hidup dan melakukan pemerkosaan.

Laporan-laporan itu memberikan tekanan besar dalam pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang baru berlangsung selama satu tahun.

Suu Kyi adalah peraih Nobel berkat perjuangan demokrasinya selama beberapa dekade terhadap mantan junta militer.

Pemerintahnya tidak memiliki kontrol penuh atas angkatan bersenjata, tetapi dengan tegas menolak seruan untuk penyelidikan internasional terkait pertumpahan darah baru-baru ini di Rakhine, yang membuat lembaga HAM tersebut kecewa. (AFP)