Nama Masuk Panama Papers, Ketua BPK Klaim Dibela Jokowi
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz, dilaporkan memiliki perusahaan yang tercantum dalam Dokumen Panama atau Panama Papers.
Menanggapi laporan tersebut, Harrry mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Dia pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak.
"Saya sudah lapor ke Presiden tadi. Ke Presiden saya sudah nyatakan bahwa itu sudah saya lapor ke Dirjen Pajak," ujar Harry usai bertemu Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Kamis (14/4).
Menurutnya, Jokowi hanya akan mempermasalahkan daftar nama dalam Panama Papers yang merugikan negara. Bila terbukti tidak merugikan negara, katanya, maka Jokowi tidak akan mempermasalahkan hal tersebut.
"Kalau kata Presiden kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa Pak Harry," kata Harry.
Menurut data Panama Papers, dokumen milik firma hukum Panama, Mossack Fonseca, yang bocor, Sheng Yue International Limited diduga adalah perusahaan milik Harry Azhar Aziz. Perusahaan itu diyuridiksi bertujuan menghindari pembayaran pajak kepada negara.
Ratusan perusahaan tercantum dalam Panama Papers. Bocoran dokumen finansial berskala luar biasa tersebut juga menyebut nama-nama kepala negara, baik yang masih menjabat maupun yang sudah lengser, serta politikus dan pengusaha besar dunia, termasuk dari Indonesia. Mereka semua terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah bebas pajak (tax heavens).
Ada daftar sekitar 15.600 perusahaan papan nama (paper companies) yang dibuatkan bank untuk klien mereka yang ingin keuangan mereka tersembunyi. Dokumen ini diketahui berasal dari sebuah firma hukum kecil tapi amat berpengaruh di Panama yang bernama Mossack Fonseca. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami, dan 35 kota lain di seluruh dunia.
Firma ini adalah salah satu pembuat perusahaan cangkang (shell companies) terbaik di dunia. Perusahaan cangkang adalah sebuah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan offshore di dokumen yang bocor ini. Ratusan ribu perusahaan itu terhubung dengan orang-orang dari 200 negara.
Data ini mencakup e-mail, tabel keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di 21 wilayah/yurisdiksi offshore, mulai Nevada, Singapura, hingga British Virgin Islands.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...