Nasdem Usul Cara Ganti Ketua DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wacana 'pelengseran' Setya Novanto dan Fadli Zon dari kursi pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai mengalir di Gedung Parlemen Senayan. Mereka dinilai telah melanggar kode etik anggota dewan dengan menghadiri konferensi pers kandidat presiden Amerika Serikat 2016 dari Partai Republican, Donald Trump, hari Kamis (3/9).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengatakan perubahan komposisi pemimpin DPR RI bisa dilakukan dengan dua cara, revisi Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), atau membentuk paket pemimpin DPR RI baru yang sesuai dengan UU MD3 saat ini.

“Ada dua acara untuk bisa merombak, mengembalikan UU MD3 yang dahulu dengan merevisinya. Atau dengan membentuk paket pemimpin DPR RI tanpa merevisinya,” tutur Taufiq dalam keterangan pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Senin (7/9).

Namun, menurut dia, langkah revisi UU MD3 harus ditempuh tanpa mengganggu kerja legislasi anggota dewan. Hal tersebut tidak boleh menghadirkan kegaduhan politik. "Tanpa melalui revisi UU MD3 itu justru lebih baik karena tidak terlalu gaduh nantinya,” ucap Taufiq.

Dua pemimpin DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, hari Senin (7/9). Sejumlah anggota dewan menilai kehadiran Novanto dan Fadli dalam konferensi pers kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump, hari Kamis (3/9), merupakan pelanggaran kode etik.

"Mereka diduga telah melanggar Pasal 292 Peraturan DPR tentang Tata Tertib mengenai Kode Etik," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, sesaat sebelum membuat laporan ke MKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (7/9).

Bersama Charles, ada ima anggota DPR RI lainnya yang ikut melaporkan Novanto dan Fadli ke MKD DPR RI, yakni Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Budiman Sudjatmiko dari PDI Perjuangan. Kemudian, ada juga Maman Imanulhaq (PKB) dan Amir Uskara (PPP).

Editor : Bayu Probo