Negara India atau Bharat? Mana Nama Yang Resmi Dipakai?

NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-Dimulai dengan undangan makan malam. Bagaimana hal ini akhirnya dapat berdampak pada lebih dari satu miliar orang.

Undangan negara yang dikirimkan kepada para tamu pertemuan G-20 pekan ini menyebut Presiden India, Droupadi Murmu, sebagai “Presiden Bharat.” Tiba-tiba, di banyak kalangan, muncul pertanyaan di mana-mana: Akankah negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu sekarang disebut dengan nama kuno bahasa Sansekerta?

Sejak itu, para menteri cabinet Perdana Menteri Narendra Modi, pendukung nasionalis Hindu, bintang Bollywood, dan pemain kriket telah membuat pernyataan publik serupa: India harus secara resmi diganti namanya menjadi Bharat.

India dikenal dengan dua nama: India, yang digunakan di seluruh dunia, dan nama Sansekerta dan Hindi “Bharat.” Kini, pemerintahan Modi memberi isyarat bahwa orang India harus melepaskan nama India dan menyebut negara mereka Bharat.

Kemungkinan ini selaras dengan kelompok nasionalis Hindu yang merupakan basis suara utama perdana menteri. Alasan mereka menyatakan: nama “India” dikaitkan dengan kolonialisme dan perbudakan, sebuah sentimen yang sudah lama disuarakan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di bawah pimpinan Modi. Namun alasannya: politik, budaya, sejarah, jauh lebih dalam.

Ada Beberapa Preseden, Tetapi Sutuasi India Sangat Tunggal

Sebuah nama, baik itu nama seseorang atau seluruh negara, memiliki banyak arti. Ini deskriptif, penting secara emosional, dan sangat terikat dengan identitas. Jadi jika menyangkut suatu bangsa, perubahan nama bukanlah hal yang kecil.

Di seluruh dunia, terdapat beberapa perubahan nama nasional yang penting dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan hilangnya nama negara yang disebabkan oleh penguasa kolonial. Ceylon diubah menjadi Sri Lanka pada tahun 1972. Rhodesia berganti nama menjadi Zimbabwe pada tahun 1980. Burma menjadi Myanmar pada tahun 1989. Dan tahun lalu, Turki secara resmi diubah menjadi Türkiye. Daftarnya terus bertambah, Kamboja hingga Kampuchea, Swaziland hingga Eswatini, Malaya hingga Malaysia.

Di India, tuntutan penggantian nama negara tersebut lebih berasal dari perspektif budaya dan agama. Istilah ini sering kali digunakan oleh kaum nasionalis Hindu yang mengatakan bahwa nama Bharat lebih mengacu pada masa lalu bangsa tersebut.

Secara resmi, pemerintah India belum mengambil keputusan atau mengeluarkan pernyataan apa pun, dan seorang pemimpin senior menolak spekulasi perubahan nama dan hanya menyebut itu “hanylaha rumor”. Namun Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, tampaknya menganjurkan peningkatan penggunaan Bharat pekan ini.

“‘India, itulah Bharat’ – hal ini tercantum dalam konstitusi. Tolong, saya akan mengundang semua orang untuk membacanya,” kata Jaishankar, hari Rabu (6/9).

Memang benar, konstitusi India hanya menggunakan istilah Bharat satu kali saja: “India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-begara.” Di tempat lain, negara ini disebut sebagai India dalam bahasa Inggris.

Nama Bharat adalah kata Sansekerta kuno yang diyakini banyak sejarawan berasal dari kitab suci Hindu awal. Kata “India” mempunyai akar etimologis dari Sungai Indus, yang disebut “Sindhu” dalam bahasa Sansekerta. Nama negara lainnya yang populer tetapi tidak diakui secara hukum adalah Hindustan, yang berarti “tanah Indus” dalam bahasa Persia. Ketiga nama tersebut telah digunakan jauh sebelum pemerintahan Inggris.

Namun pemerintahan Modi, yang memenangkan pemilu nasional pada tahun 2014 dan kembali berkuasa pada tahun 2019, memiliki kecenderungan untuk mengganti nama.

Hal ini telah dilakukan di berbagai kota besar, kecil dan jalan-jalan utama yang telah lama dikaitkan dengan pemerintahan Inggris dan warisan Muslim, dengan alasan bahwa ini adalah upaya berkelanjutan untuk menyelamatkan negara dari noda kolonialisme dan apa yang disebut sebagai penjajah Muslim. Salah satu upaya yang paling menonjol adalah penggantian nama kota Allahabad di utara, yang dinamai oleh penguasa Muslim Mughal berabad-abad yang lalu, menjadi nama dalam kata bahasa Sansekerta “Prayagraj.”

Politik Adalah Pusat Perdebatan

Perubahan nama ini penuh dengan motivasi politik yang merupakan unsur penting dalam agenda revisionis pemerintah yang berkuasa dan, di bawah pemerintahan Modi, telah mencapai hasil yang baik, di tengah meningkatnya serangan oleh kelompok nasionalis Hindu terhadap kelompok minoritas, khususnya Muslim. Sebagai negara yang sebagian besar beragama Hindu dan telah lama menyatakan karakter multikulturalnya, India memiliki minoritas Muslim yang cukup besar, yaitu 14% dari total populasi.

Saat ini, masyarakat India dan bahkan orang asing diam-diam didorong untuk membiasakan diri dengan revisi nomenklatur negara tersebut.

Sebuah aplikasi seluler buatan pemerintah untuk media dan delegasi G-20 yang menghadiri KTT tersebut menyatakan bahwa Bharat adalah nama resmi negara tersebut, sebuah proklamasi publik pertama dalam acara global yang pernah terjadi. Para tamu yang berkunjung ke pertemuan puncak juga disambut di ibu kota tuan rumah dengan papan iklan raksasa yang menyebut negara tersebut sebagai Bharat dan India.

Upaya untuk mengubah nama India telah dilakukan di masa lalu melalui kasus-kasus pengadilan, namun sejauh ini hakim mengabaikan masalah tersebut. Namun, sidang Parlemen federal yang akan datang, sebuah pengumuman mengejutkan yang dibuat oleh pemerintah Modi tanpa mengungkapkan agenda apa pun, telah memicu spekulasi. Partai-partai oposisi mengatakan perubahan nama resmi mungkin akan terjadi.

Pada bulan Juli, partai-partai oposisi India mengumumkan aliansi baru yang disebut INDIA dalam upaya untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya menjelang pemilu nasional pada tahun 2024. Akronimnya adalah singkatan dari “Indian National Developmental Inclusive Alliance.” (Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India). Sejak itu, beberapa pejabat di partai Modi menuntut agar negara tersebut disebut Bharat, bukan India.

Pembentukan aliansi tersebut, kata Zoya Hasan, seorang akademisi dan ilmuwan politik India, “bisa menjadi provokasi langsung di sini.”

“Ini adalah debat politik yang bertujuan untuk mempermalukan pihak oposisi yang telah menggunakan kembali platform nasionalisme dengan nama baru mereka,” kata Hasan. “Hal ini mengguncang kelompok penguasa, dan mereka ingin mendapatkan kembali monopoli atas nasionalisme dengan menerapkan Bharat.”

Dia juga mengatakan waktu penggunaan Bharat secara tiba-tiba membuat penasaran mengingat satu peristiwa baru-baru ini. Ketua Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah gerakan Hindu radikal yang dituduh memicu kebencian agama dengan pandangan anti Muslim yang agresif, baru-baru ini mendesak masyarakat India untuk lebih sering menggunakan nama Sansekerta. RSS adalah induk ideologis partai Modi, dan perdana menteri telah menjadi anggota seumur hidup.

“Mereka bisa menyebutnya Bharat. Itu salah satu nama resmi. Tapi kita tidak perlu menghapus India,” kata Hasan, seraya menambahkan bahwa kehebohan tersebut adalah “kontroversi yang tidak perlu” karena kedua nama tersebut “hidup berdampingan dengan bahagia.”

Sementara itu, para pemimpin partai Modi merayakan apa yang mereka sebut sebagai perubahan yang sangat dibutuhkan.

“REPUBLIK BHARAT, senang dan bangga bahwa peradaban kita maju dengan berani menuju AMRIT KAAL,” tulis politisi BJP Himanta Biswa Sarma di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. “Amrit Kaal” adalah frasa dalam bahasa Hindi yang berarti “era keberuntungan” yang sering digunakan Modi untuk menggambarkan kebangkitan India di bawah pemerintahannya.

Para penentang Modi kurang menyambut baik hal ini, dan banyak yang mengatakan bahwa prioritas pemerintah salah sasaran di tengah krisis yang lebih mendesak seperti meningkatnya pengangguran, meluasnya perselisihan agama, dan kemunduran demokrasi. Mereka juga mengatakan pemerintahannya terguncang oleh kelompok INDIA, dan, setidaknya secara sinis, menyarankan agar mereka mengubah nama aliansi tersebut sebagai tindakan balasan.

“Tentu saja kita bisa menyebut diri kita Alliance for Betterment, Harmony And Responsible Advancement for Tomorrow (BHARAT/Aliansi untuk Kebaikan, Harmoni, dan Kemajuan yang Bertanggung Jawab untuk Masa Depan),” tulis anggota parlemen oposisi Shashi Tharoor di X. “Kemudian mungkin partai yang berkuasa bisa menghentikan permainan bodoh mengubah nama ini.” (AP)

Editor : Sabar Subekti