Negara-negara Teluk Tekan Taliban Hormati Hak perempuan

DOHA, SATUHARAPAN.COM-Utusan negara-negara Teluk menekankan bahwa perempuan harus dapat bekerja dan pergi ke sekolah, dalam pembicaraan dengan menteri luar negeri Taliban, hari Senin (14/2). Ini sebagai upaya untuk membuka blokir bantuan luar negeri terhadap Afghanistan di bawah penguasa garis keras, Taliban.

Amir Khan Muttaqi, seorang anggota kunci kepemimpinan Taliban yang mengambil alih Kabul enam bulan lalu, bertemu di Doha dengan para duta besar dari enam negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) pada hari pertama misinya, di mana dia juga akan mengadakan pembicaraan dengan utusan Eropa.

Taliban telah berjuang untuk mencairkan miliaran dolar aset di luar negeri dan mencabut sanksi karena menghadapi tekanan atas perlakuannya terhadap perempuan dan pendukung pemerintah yang didukung Barat digulingkan tahun lalu.

Taliban mentweet gambar menteri luar negeri yang tersenyum memasuki pertemuan pada hari Senin dengan perwakilan dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tetapi para diplomat mengatakan tidak ada janji yang dibuat oleh pejabat Afghanistan.

Utusan Arab menekankan perlunya membantu “kebutuhan kemanusiaan yang mendesak” di Afghanistan ketika negara itu menghadapi kelaparan yang meluas yang disebabkan oleh kekeringan serta krisis ekonomi yang telah mendorong pengangguran kronis, kata sebuah pernyataan GCC.

Sambil menyoroti bahwa harus “tidak ada campur tangan” dalam urusan Afghanistan, mereka “menekankan” pentingnya rencana rekonsiliasi nasional yang “mempertimbangkan kepentingan semua komponen masyarakat dan menghormati kebebasan dan hak dasar, termasuk hak perempuan untuk bekerja dan pendidikan.”

Para duta besar juga menimbulkan kekhawatiran bahwa “kelompok teroris mungkin dapat melancarkan serangan dari wilayah Afghanistan terhadap negara lain.” Mereka bersikeras bahwa negara tidak boleh dieksploitasi untuk memicu perdagangan obat-obatan terlarang.

Muttaqi, yang akan mengadakan pertemuan penting dengan negara-negara Eropa dan perwakilan internasional lainnya pada hari Rabu, tidak memberikan komentar setelah pertemuan tersebut.

Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban dan pembicaraan terakhir terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mengatakan bahwa dana sebasar US$7 miliar yang disimpan di bank-bank AS akan dibagi antara dana untuk membantu Afghanistan dan untuk memberi kompensasi kepada para korban serangan 11 September 2001.

Pemerintah Eropa dan lembaga keuangan internasional juga menahan miliaran bantuan.

Editor : Sabar Subekti