Loading...
FOTO
Penulis: Dedy Istanto 13:58 WIB | Kamis, 28 Januari 2016

Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Salah satu warga saat menggelar aksi unjuk rasa menolak reklamasi pantai utara Jakarta (Pantura) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/1). Dalam aksinya warga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta DPRD untuk menghentikan Rancangan Peraturan Daerah Restorasi Zona Wilayah Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Kawasan Strategis Pantai Utara. (Foto-foto: Dedy Istanto).
Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Nelayan pantai utara Jakarta saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta untuk meminta menghentikan Raperda tentang reklamasi pantai utara Jakarta.
Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Kaum perempuan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pantai Utara Jakarta saat menggelar unjuk rasa menolak reklamasi pantai utara Jakarta di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Wakil nelayan perempuan saat berorasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta meminta DPRD untuk menghentikan pembahasan Raperda tentang RZWP3K.
Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Salah satu wakil perempuan nelayan saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta menolak reklamasi pantai utara Jakarta.
Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Seorang warga membawa atribut poster yang menolak reklamasi pantai utara Jakarta dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPRD DKI Jakarta.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berunjuk rasa meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Restorasi Zona Wilayah Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta di Gedung DPRD Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, hari Kamis (28/1).

“Kami minta hentikan reklamasi pantai Jakarta yang telah menggusur kampung dan pekerjaan kami sebagai nelayan,” ujar salah satu orator yang berorasi di depan gerbang Gedung DPRD. Dalam aksinya yang diikuti oleh kaum perempuan, nelayan tersebut membawa sejumlah atribut berupa poster dan spanduk serta jaring jala untuk menangkap ikan sebagai simbol nelayan.

Nelayan berharap menghentikan pembahasan Raperda tersebut karena dinilai tidak melindungi Teluk Jakarta. Pemerintah seharusnya berupaya merevitalisasi dan memulihkan kondisi Teluk Jakarta demi berlangsungnya kehidupan masyarakat nelayan, maupun masyarakat umum lainnya. Alih-alih memulihkan kondisi, pemerintah sebaliknya justru menjual kehidupan masyarakat pesisir melalui projek reklamasi. Projek Giant Sea Wall tentunya menjadi beban Teluk Jakarta bertambah buruk, hal tersebut diperparah dengan penurunan muka tanah yang tinggi sehingga menambah bencana banjir yang akan dialami masyarakat Jakarta.

Aksi sampai dengan siang ini masih berlangsung di depan Gedung DPRD. Sembilan warga nelayan diterima oleh DPRD, yang melakukan mediasi terhadap nasib para nelayan terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta.

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home