Nelayan Filipina Keluhkan Konflik Laut Cina Selatan
ZAMBALES, FILIPINA, SATUHARAPAN.COM – Seorang nelayan Filipina, George Pasilbon yang bermukim dengan keluarganya di Pantai Calapandayan, Provinsi Zambales, Filipina Utara mengeluhkan konflik Laut Cina Selatan, karena mengurangi pendapatan dan kesejahteraan.
Menurut channelnewsasia.com, Rabu (24/6) sengketa menyangkut perebutan penguasaan kawasan laut antara Republik Rakyat Tiongkok, Filipina dan Vietnam. Di kawasan itu terdapat laut yang berlimpah ikan, meliputi Scarborough Shoal, sebuah kawasan yang dipercaya para nelayan memiliki kandungan ikan kerapu dan kerang laut raksasa sehingga menarik nelayan dari berbagai negara.
Pasilbon seperti banyak nelayan di kota-kota pesisir Masinloc dan Calapandayan, dilarang melakukan aktivitas perikanan, sebuah sumber mata pencaharian yang telah digeluti keluarganya selama berbagai generasi.
"Semua kami ketakutan. Beberapa di antara kami ditembaki dengan meriam air, ada yang ditabrak dengan kapal," kata Pasilbon, menceritakan perlakuan Angkatan Laut Tiongkok.
Menurut perhitungan channelnewsasia.com, nelayan saat ini menggunakan sektor perikanan untuk menghidupi keluarga, karena para nelayan Filipina percaya laut lepas merupakan kawasan yang memiliki kandungan sumber daya laut yang cukup tinggi.
Konflik Laut Cina Selatan tidak hanya membuat pendapatan para nelayan menipis. Mereka juga tidak mampu membayar tagihan listrik dan penghasilan mereka tidak cukup memberi makan keluarganya.
“Beberapa perahu nelayan hancur. Jadi itulah sebabnya kami tidak ingin kembali. Beberapa nelayan mencoba kembali melaut pada waktu malam dan pulang pada siang hari karena pada malam hari, angkatan Laut Tiongkok tidak dapat mendekat," kata dia.
Pasilbon adalah salah satu dari 38 nelayan yang telah mengajukan banding mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Para nelayan mengklaim, Angkatan Laut Tiongkok selalu muncul di perairan yang disengketakan.
“Kami ingin mendeklarasikan bahwa Tiongkok melanggar hak nelayan Filipina untuk hidup dan hak atas pangan,” kata pengacara, Harry Roques.
“Kami sekarang berusaha untuk menyoroti aspek manusia dari sengketa ini dengan menyorot tindakan sepihak Tiongkok yang menggunakan kekuatan dengan melarang nelayan memancing di daerah nelayan tradisional, mengakibatkan pelanggaran mereka terhadap hak-hak hidup dan makanan dan mata pencaharian,” dia menambahkan.
Filipina saat ini sedang mempersiapkan argumen tentang nelayan ini ke Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pengadilan di Den Haag, Belanda. (channelnewsasia.com).
Editor : Eben Ezer Siadari
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...