Netanyahu Tawarkan Pemimpin Hamas untuk Keluar dari Gaza, dan Kelompok Melucuti Senjata

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari Minggu (30/3) menawarkan untuk membiarkan para pemimpin Hamas meninggalkan Jalur Gaza tetapi menuntut kelompok itu untuk menyerahkan senjatanya, karena negaranya terus membombardir wilayah Palestina.

Pada hari Minggu pagi, serangan udara Israel yang menghantam sebuah rumah dan tenda yang menampung warga Palestina yang mengungsi menewaskan sedikitnya delapan orang, termasuk lima anak-anak, kata badan pertahanan sipil Gaza.

Serangan di Khan Younis terjadi pada hari pertama Idul Fitri, perayaan yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadhan bagi umat Islam.

Israel melanjutkan pemboman skala besar di wilayah Palestina pada tanggal 18 Maret dan kemudian melancarkan serangan darat baru, yang mengakhiri gencatan senjata selama hampir dua bulan dalam perang dengan Hamas.

Netanyahu menolak kritik bahwa pemerintahnya tidak terlibat dalam negosiasi yang bertujuan membebaskan sandera yang ditawan di Gaza, dan menegaskan bahwa tekanan militer baru terhadap Hamas terbukti efektif.

"Kami bernegosiasi di bawah tekanan... Kami dapat melihat keretakan mulai muncul" dalam posisi Hamas, kata pemimpin Israel itu dalam rapat kabinet.

Pada "tahap akhir," Netanyahu mengatakan bahwa "Hamas akan meletakkan senjatanya. Para pemimpinnya akan diizinkan pergi."

"Tekanan militer berhasil," katanya. "Kombinasi tekanan militer dan tekanan diplomatik adalah satu-satunya hal yang telah membawa para sandera kembali."

Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan pemerintahan Gaza, tetapi telah memperingatkan bahwa senjatanya adalah "garis merah."

Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat berupaya untuk kembali menjadi penengah gencatan senjata dan mengamankan pembebasan sandera Israel yang masih ditawan di Gaza.

Seorang pejabat senior Hamas menyatakan pada hari Sabtu bahwa kelompok itu telah menyetujui proposal gencatan senjata baru yang diajukan oleh para mediator dan mendesak Israel untuk mendukungnya.

Kantor Netanyahu mengonfirmasi penerimaan proposal tersebut dan menyatakan bahwa Israel telah mengajukan proposal balasan sebagai tanggapan. Namun, rincian upaya mediasi terbaru masih dirahasiakan.

Rudal Yaman

Petugas medis dan saksi mata Gaza melaporkan bahwa serangan udara Israel terus berlanjut di Khan Younis dan beberapa bagian lain Gaza sepanjang hari.

Serangan udara di kota selatan Rafah melukai dua anak, menurut petugas medis.

Netanyahu mengatakan Israel sedang mengupayakan rencana yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke negara lain.

Perdana menteri mengatakan bahwa setelah perang, Israel akan memastikan keamanan menyeluruh di Gaza dan "memungkinkan pelaksanaan rencana Trump" -- yang awalnya menyerukan pemindahan massal seluruh 2,4 juta orang yang tinggal di wilayah Palestina -- menyebutnya sebagai "rencana migrasi sukarela."

Trump mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan dari wilayah yang kemudian akan dimiliki oleh Amerika Serikat dan dibangun kembali, tanpa hak kembali bagi warga Palestina.

Dia kemudian mengatakan bahwa dia "tidak memaksakan" rencana yang dikecam secara luas itu tetapi akan "duduk dan merekomendasikannya."

Sejak pertempuran dimulai kembali, kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan bahwa sedikitnya 921 orang telah tewas, dalam angka yang dikeluarkan pada hari Sabtu (29/3).

Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.218 orang, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Kampanye militer balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 50.277 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut.

Dimulainya kembali perang juga telah mendorong Houthi yang didukung Iran di Yaman untuk melanjutkan peluncuran rudal dan pesawat nirawak ke Israel. Pada hari Minggu, militer Israel mengatakan telah mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman "sebelum menyeberang ke wilayah Israel."

Kelompok Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina, dan juga menyerang pengiriman barang di Laut Merah dan Teluk Aden atas dasar yang sama.

Sementara itu, kantor Netanyahu mengatakan ia akan mengunjungi Hungaria pada tanggal 2 April untuk perjalanan selama beberapa hari yang menentang surat perintah penangkapan terhadapnya dari Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, secara terbuka menyampaikan undangan kepada Netanyahu pada bulan November tak lama setelah ICC mengeluarkan surat perintah tersebut. (AFP)

Editor : Sabar Subekti