New Caledonia Bersiap Merdeka dari Prancis

NOUMEA, SATUHARAPAN.COM – Kelompok separatis New Caledonia meraih kesuksesan dalam pemilu parlemen pada Minggu (11/5) menjelang referundum kemerdekaan dari Prancis yang dapat digelar antara periode 2014 hingga 2018.

Partai-partai yang ingin mempertahankan New Caledonia sebagai bagian dari Prancis hanya memperoleh 29 dari 54 kursi di Kongres. New Caledonia kini memiliki status yang unik sebagai koloni Prancis. Mereka memiliki kewenangan mengurus pajak sendiri, undang-undang perburuhan dan kebijakan perdagangan kecuali urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri.

Namun kelompok pendukung kemerdekaan memenangkan 25 kursi, dua kursi lebih banyak dari pemilu sebelumnya yang digelar pada 2009.

Kerusuhan sempat pecah di wilayah kepulauan tersebut pada pertengahan era 1980-an, ketika para pendukung otonomi bentrok dengan kelompok penentang. Tujuh orang diperkirakan tewas dalam insiden tersebut.

Perjanjian 1998

Kerusuhan itu diselesaikan dengan Perjanjian Matignon yang ditandatangani pada 26 Juni 1988. Selama satu dekade berikutnya kehidupan di New Caledonia menjadi relatif stabil.

Perjanjian Noumea pada 1998—ditandatangani 5 Mei 1998—disepakati antara kelompok “loyalis” Prancis dan kelompok pendukung kemerdekaan yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis Melanesia Kanak.

Berdasar Perjanjian Noumea, New Caledonia—wilayah di Pasifik yang kaya dengan nikel—memperoleh otonomi yang lebih besar dari pemerintah Prancis. Hal itu juga memungkinkan mereka menggelar referendum antara 2014 dan 2018.  Jadi, hasil dari pemungutan suara pada Minggu sangat penting. Ini akan menjadi dasar bagi masa transisi selama 20 tahun untuk menyerahkan kekuasaan Prancis kepada pemerintah setempat.

Para politikus New Caledonia masih harus menentukan jadwal referendum, dan jika mereka gagal mencapai kesepakatan, Paris akan menggelar referendum tersebut pada 2018.

Dikuasai Antikemerdekaan

Selama ini politik di New Caledonia didominasi kelompok anti-kemerdekaan, Rally-UMP. Dominasi ini berakhir dengan munculnya partai baru, Avenir Ensemble yang juga menentang kemerdekaan tetapi lebih terbuka untuk berdialog dengan dengan Gerakan Kanak—bagian dari Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis yang merupakan koalisi kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. (AFP/wikipedia.org)