Nikaragua Lakukan Kekerasan Ekstrem terhadap Demonstran

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Kantor HAM PBB menuduh Nikaragua melakukan kekerasan ekstrem terhadap para demonstran, yang mengakibatkan banyak kematian, cedera, dan pelanggaran HAM berat.

Selama tiga bulan terakhir, kantor HAM PBB memperkirakan 280 orang telah tewas, termasuk 19 petugas polisi, dan 1.830 cedera selama demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Nikaragua Daniel Ortega.

Kantor HAM PBB mengatakan, negara dan kelompok-kelompok bersenjata pro-pemerintah menewaskan dan mencederai banyak warga. Juru bicara HAM Rupert Colville mengatakan kekerasan itu lebih mengerikan lagi karena dilakukan dengan dukungan diam-diam dari polisi dan otoritas pemerintah lain.

"Kantor HAM PBB mendapat laporan dari lapangan bahwa berbagai pelanggaran HAM dilakukan, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan menyangkal hak kebebasan berekspresi warga. Ada hasutan mengobarkan kebencian dan kampanye kotor, termasuk terhadap aktivis HAM,” kata Colville.

Colville mengatakan, dua aktivis HAM, Medardo Maireno dan Pedro Mena, baru-baru ini ditahan oleh polisi dan nasib mereka tidak diketahui. Ia khawatir mereka bisa menjadi korban penghilangan paksa. Dia meminta pihak berwenang Nikaragua untuk memberikan informasi segera mengenai keberadaan mereka.

"Kami mengamati, munculnya praktik mencemaskan dimana aktivis HAM yang sekadar ikut dalam demonstrasi dikriminalisasi, dan yang melatarbelakangi semua kekerasan ini adalah tidak ditegakkannya aturan hukum dan proses hukum," katanya.

Nikaragua, Kamis (19/7) akan memperingati Hari Pembebasan dengan mengenang penggulingan rezim diktator Anastasio Somoza pada tahun 1979 oleh Sandinista. Presiden Ortega adalah pemimpin kelompok revolusi tersebut.

Colville mengatakan, kekhawatiran bertambah bahwa kekerasan itu akan meningkat menjelang hari peringatan dengan lebih banyak korban jiwa, dan pembatasan lebih jauh terhadap hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai.

Departemen Luar Negeri Amerika memberlakukan pembatasan visa terhadap mereka yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM atau "merongrong demokrasi" di Nikaragua. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, Senin (16/7) malam mengatakan, Amerika mengutuk serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan bayaran Daniel Ortega terhadap mahasiswa, jurnalis, dan ulama di seluruh negara itu. (voaindonesia.com)

Editor : Sotyati