NU Tegaskan Netralitasnya dalam Pilpres

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj menegaskan NU netral dalam Pemilu Presiden 2014.

Sikap PBNU menurut Said Aqil Siraj jelas dan tegas, tidak berpolitik praktis. Kalaupun ada pihak-pihak yang membawa-bawa NU untuk dijadikan komoditas politik, sudah pasti itu tidak lebih dari sekadar klaim.

Ia menegaskan NU sebagai organisasi tidak layak diperalat untuk menjadi sekadar tim sukses, melainkan NUmendukung proses penyelenggaran pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.

Berikut pernyataan lengkap Ketua Umum PBNU dikutip dari NU Online:

NU merupakan jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah, organisasi masyarakat keagamaan. Sejak awal didirikan oleh para Kyai, NU mengemban tugas besar menjaga, merawat, dan mengembangkan ajaran Islam ala Ahlissunnah wal Jama'ah di bumi Nusantara.

Karenanya sudah teramat jelas bahwa NU tidak bertujuan meraih kekuasaan politik. Kalaupun harus menyebut istilah politik, maka politik NU adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. NU menunjukkan bahwa jalan menuju kemaslahatan individual dan kolektif terbentang begitu banyak dan luas. Sementara kekuasaan politik praktis hanya sebagian saja dari berbagai jalan yang ada.

Hingga sekarang dan kelak, NU secara tegas dan teguh memegang komitmen terhadap Khittah 1926 ini. Salah satu pelajaran penting dari Khittah 1926 ialah NU keluar dari batas-batas partai politik. NU meluaskan pandangan dan pengertian terhadap politik. Perluasan pandangan itu beranjak dari sebatas tukar guling kekuasaan meluas menjadi perjuangan kemaslahatan.
 
Sejak mengemban amanah Ketua Umum PBNU, saya dengan sadar dan sengaja berusaha meneruskan komitmen Khittah 1926. NU bukan bagian dari partai politik apapun. Bukan bagian dari PDIP, GOLKAR, PD, GERINDRA, PKB, PPP, dan seterusnya. Bagi saya, Karena NU jauh lebih besar dari partai, justru di partai-partai itulah tersebar kader-kader NU. 
 
Indonesia pasca-reformasi yang antara lain ditandai dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah dibajak oleh penumpang gelap demokrasi. Pembajakan demokrasi di era otonomi itu membuat kekuasaan politik tersebar secara luas dan menyeret masyarakat sipil dalam godaan dan iming-iming duniawi yang tidak mudah dikendalikan.
 
Dalam pusaran semacam itu, unsur-unsur dalam NU kerap diseret-seret untuk terlibat dalam arus kekuasaan politik praktis. Dari level nasional hingga daerah, kecenderungan ini terjadi secara sporadis. Kita tahu bahwa jumlah Nahdliyin, merujuk sejumlah survei akademik, survey pemerintah, dan survey intelijen, memang besar sekali secara demografis. Tidak heran jika Agenda semacam pemilihan kepala daerah, seringkali membuat Nahdliyyin dihitung sebatas sebagai penyumbang suara. Padahal, ini yang kerap dilupakan, besarnya jumlah warga Nahdliyyin merupakan akibat dari perjuangan keaswajaan yang berangkat dari kesadaran, bukan semata akibat dari politik praktis yang berangkat dari hasrat kekuasaan. 
 
Hari-hari ini, kita menyaksikan, proses menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 begitu menyita perhatian. Sulit dipungkiri, NU kembali diseret-seret dalam proses tersebut. NU sebagai organisasi tidak layak diperalat untuk menjadi sekadar tim sukses. Yang didukung NU bukan sekadar kandidat, melainkan proses penyelenggaran pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat. 
 
Sikap PBNU jelas dan tegas, tidak berpolitik praktis. Tak satupun yang akan mendapat stempel NU. Kalaupun ada pihak-pihak yang membawa-bawa NU untuk dijadikan komoditas politik, sudah pasti itu tidak lebih dari sekadar klaim. 
 
Saya menghimbau warga NU untuk memilih pemimpin yang mampu menjadi solusi bagi Indonesia. Warga NU harus menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Tanggung jawab itu terus berlangsung hingga setidaknya lima tahun mendatang. Baik buruknya bangsa ini, ada di tangan kita sendiri.
 
Karena pemilihan presiden hanya merupakan satu tahap saja dari rangkaian pembangunan Indonesia,  jauh lebih penting bagi PBNU untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan terpilih. Saya akan berdiri di depan dan pasang badan jika presiden dan wakil presiden terpilih nanti tidak bekerja untuk kedaulatan rakyat. Jadi, tidak hanya 9 Juli yang penting, jauh lebih penting adalah hari-hari panjang sesudahnya. (Ant/nu.or.id)