Obama: Assad Kehilangan Legitimasi, Saatnya Mundur
WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM – Presiden AS Barack Obama pada hari Jumat (18/12) mendesak Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mundur. Menurutnya, Suriah tidak akan pernah damai jika dipimpin oleh pemerintahan yang tidak sah.
“Saya harus berpikir bahwa Assad harus mundur untuk menghentikan pertumpahan darah lebih banyak lagi agar semua pihak yang terlibat meninggalkan cara sektarian,” kata Obama dalam sebuah konferensi pers akhir tahun.
“Dia telah kehilangan legitimasi di mata negaranya sendiri,” kata dia.
Pernyataan Obama itu disampaikan ketika Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengadakan pertemuan di New York untuk membahas penyelesaian politik atas perang yang sudah berlangsung selama lima tahun tersebut.
Sebuah rancangan resolusi PBB yang nantinya akan dipresentasikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB menyerukan pembicaraan damai Suriah akan dimulai pada awal Januari 2016.
Obama menyebut Assad sangat “tidak layak” ketika Assad lebih memilih untuk mempertahankan posisinya dan melihat rakyatnya dibantai.
“Akibatnya, kami memiliki pandangan bahwa Anda tidak dapat membuat perdamaian di Suriah, Anda tidak bisa mengakhiri perang saudara kecuali Anda memiliki pemerintahan yang diakui sah oleh mayoritas penduduk di negara itu. Itu tidak akan terjadi,” kata Obama.
Dia mengatakan, upaya Kerry di New York yang menawarkan “kesempatan dan tidak memutar kembali waktu – itu akan sulit untuk benar-benar mengatasi kerusakan yang terjadi di Suriah – tetapi untuk menemukan transisi politik yang mempertahankan negara Suriah dan mengakui kelompok pemangku kepentingan di Suriah, mudah-mudahan dapat mengawali gencatan senjata di negara itu.”
Obama mengatakan upaya itu memang tidak sempurna, tapi memungkinkan semua pihak untuk menghidupkan kembali apa yang menjadi fokus utama yaitu menghancurkan ISIS dan sekutunya di kawasan itu. (AFP)
Editor : Bayu Probo
Polusi Udara Parah, Pengadilan India Minta Pembatasan Kendar...
NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan tinggi India pada hari Jumat (22/11) memerintahkan pihak berwe...