OHCHR Gelar Forum Buat Rekomendasi Khusus Lindungi Minoritas

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengurusi hak asasi manusia (Office Of The High Commissioner For Human Rights/OHCHR) akan menggelar pertemuan bagi generasi muda untuk membahas isu-isu kunci dari keprihatinan global dan mewacanakan membuat rekomendasi khusus bagi minoritas di seluruh dunia yang mengalami ketidakadilan oleh sistem peradilan pidana.

Forum yang akan dihadiri lebih dari 500 peserta dari seluruh dunia ini akan digelar di Jenewa pada Selasa (24/11)  dan Rabu (25/11). Forum ini akan dipandu oleh Pelapor Khusus PBB tentang isu-isu minoritas, Rita Izsak, dan diketuai oleh pakar Hak-Hak Minoritas, Joshua Castellino.

“Secara global, orang yang termasuk dalam kebangsaan  atau etnis, agama dan bahasa minoritas menghadapi pelanggaran berulang atas hak-hak mereka ketika mereka datang ke dalam kontak dengan sistem peradilan pidana," kata Izsak seperti diberitakan Xinhua Dengan mengutip siaran resmi  OHCHR, hari Kamis (19/11).

Menurut OHCHR, Forum PBB mendatang fokus kepada perlindungan minoritas dan ada sesi khusus yang ditujukan untuk membuat rekomendasi khusus  melindungi dan mempromosikan hak-hak minoritas dan membuat suara-suara minoritas dari seluruh dunia untuk didengar.

“Banyak warga minoritas (etnis, agama, suku, dan ras, Red) mengalami diskriminasi dalam semua tahap proses peradilan pidana, kebanyakan kasus yang dijumpai adalah kepolisian tidak melanjutkan sidang untuk hukuman, malah beberapa mengalami pelecehan atau kekerasan," tambahnya.

Menurut Izsak, forum ini  adalah kesempatan yang unik bagi negara-negara, masyarakat minoritas, badan-badan PBB dan badan-badan khusus, akademisi dan para ahli lainnya, untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi minoritas secara global dalam administrasi peradilan pidana.

“Saya melihat ke depan untuk mendengar pandangan dan pernyataan dari semua peserta yang akan membantu membentuk rekomendasi akhir dari Forum,” Izsak  mencatat.

Rekomendasi Forum pada menjamin hak-hak minoritas dalam sistem peradilan pidana juga akan disampaikan kepada Dewan HAM PBB Maret 2016. (xinhuanet.com).

Editor : Eben E. Siadari