OJK Buat Transformasi BPD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun kerangka Program Transformasi BPD yang holistik dan seimbang antara aspek bisnis, risiko, dan pendukung.

OJK memandang Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan dan meratakan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Namun, sayangnya, BPD masih memiliki permasalahan mendasar sehingga potensi tersebut sulit untuk dikembangankan.

Secara struktural, BPD tercatat masih memberikan kontribusi yang rendah. Hal ini tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif. OJK juga menilai tata kelola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia (SDM) BPD masih belum memadai sehingga memicu peningkatan kredit bermasalah.

Selain itu, BPD juga dipandang belum memiliki daya saing yang tinggi karena produk dan mutu pelayanan yang belum memadai.

Sebagai sasaran Program Transformasi BPD, OJK menyusun 3K, yakni Kompetitif terkait daya saing dengan bank umum, Ketahanan terkait kuatnya lembaga, dan Kontribusi BPD dalam pembangunan daerah.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan, Heru Kristiyana, menjelaskan ada beberapa strategi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kita akan membuat pengembangan produk yang bervariasi, pelayanan yang prima, dan pengembangan pemasaran yang jauh lebih bagus sehingga bisa melakukan penetrasi ke area BPD yang lebih mengenal daerahnya daripada bank umum,” ujar Heru kepada awak media, di kantor OJK, Jakarta, Jumat (22/5).

Mengingat perkembangan global yang semakin maju, Heru juga mengatakan bahwa program tersebut akan mengembangkan pengelolaan jaringan (IT). “Sekarang sudah ada 15 BPD yang teknologi informasinya sudah terhubung. Artinya, BPD tersebut bisa melakukan transasksi di mana-mana. Nantinya, total 26 BPD akan bisa terhubung,” jelasnya.

Selain itu, juga akan ada strategi pengelolaan portofolio, penguatan likuiditas dan permodalan. “Likuiditas menjadi sangat penting. BPD mempunyai kapasitas untuk menggali dana masyarakat yg lain. Kalau bisa berkembang dan ditarik dengan baik, likuiditasnya juga akan baik,” ujar Heru.

Terkait permodalan, OJK dan Kemendagri akan melakukan road show ke seluruh BPD di Indonesia untuk bertemu dengan gurbernur sebagai pemilik BPD. Setiap daerah wajib mengembangkan BPD, dan menyuntikkan modal setiap saat agar semkin besar.

“Masing-masing pemilik harus sadar bahwa mereka mempunyai anak yang harus berkontribusi dalam perekonomian daerah agar daerah memiliki kapasitas modal yang baik,” tambahnya.

Pelaksanaan Program Transformasi BPD akan dibagi menjadi tiga fase. Pertama, fase pembangunan fondasi. Pada fase ini SDM, budaya kerja, sistem informasi akan dibangun sebagai dasar untuk melakukan fase berikutnya.

Setelah itu, akan dilakukan tahap percepatan pertumbuhan. “Apabila itu sudah siap. Akan dilakukan tahap percepatan atau akselerasi. Kita akan terus garap dan awasi BPD agar lebih produktif. Mereka tidak hanya akan berfokus pada kredit pegawai, kredit konsumsi, tapi juga akan didorong untuk memberikan kontribusi pada daerah,” kata Heru.

Heru mengatakan, targetnya, BPD akan menjadi pemimpin di pasarnya dengan kapabilitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi sehingga seluruh BPD berkontribusi signifikan bagi perekonomian daerah. 

Editor : Eben Ezer Siadari