OJK Mengeluh Gubernur Sering Mangkir bila Diundang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Otoritas Jasa Keuangan menghadapi kendala dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan program pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro.

"Koordinasi dengan pemda memang membutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Ada otonomi daerah, jadi di luar kewenangan OJK," kata Pelaksana Tugas Direktur Lembaga Keuangan Mikro OJK, Suparlan, di Jakarta, Kamis (15/1).

Dengan adanya otonomi daerah program pengawasan dan pembinaan tersebut, katanya, tidak bisa langsung diterapkan ke tingkat desa hingga wali kota, namun harus melalui persetujuan gubernur yang bersangkutan.

OJK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait hal tersebut dan diharapkan persiapan program bagi LKM itu menjadi lebih matang.

Sulitnya koordinasi juga terlihat dari sedikitnya gubernur, wali kota atau perangkat daerah yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan OJK.

"Sering berhalangan hadir saat sosialisasi. Bahkan sampai tingkat regional seperti itu," kata Suparlan.

Selain itu, sejumlah program pembuka seperti pemetaan SDM satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan investarisasi LKM juga belum berjalan maksimal.

Program pengawasan dan pembinaan tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

"Koordinasinya meliputi sosialiasi UU LKM, inventarisasi LKM berbadan hukum, penyusunan peraturan, dan pendataan SDM sebagai pengawas daerah," terangnya.

Program tersebut bertujuan meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

OJK juga tengah melakukan persiapan mengerjakan infrastruktur pendukung seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Informasi (SI) LKM berbasis internet.

"Kami berharap dengan adanya dua sistem itu bisa mempermudah pengawasan OJK terhadap LKM di daerah," katanya.(Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari