OKI Minta Taliban Penuhi Hak Perempuan, Larangannya Tak Terkait Islam

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM-Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Rabu (8/3) menegaskan kembali bahwa hak-hak perempuan identik dengan hak-hak pada Islam, dan OKI meminta Taliban untuk memenuhi janji yang mereka buat menghormati hak-hak perempuan dan membatalkan keputusan mereka yang melarang perempuan mendapatkan pendidikan di tingkat menengah dan perguruan tinggi.

Berbicara di markas besar PBB di New York selama konferensi "Perempuan dalam Islam" sepanjang hari yang menandai Hari Perempuan Internasional, pejabat dan kepala organisasi internasional juga mendesak media Barat untuk mengatasi stereotip negatif dalam liputan mereka tentang perempuan Muslim.

Sementara itu, seorang pejabat Emirat menggambarkan hubungan langsung antara ekstremisme agama dan Islamofobia. “Hal umum dalam pesan semua orang hari ini mencakup situasi yang tidak menguntungkan di Afghanistan, dan semua orang mengungkapkan ketidaksenangan dan kekecewaan mereka bahwa perempuan di Afghanistan tidak hanya dirampas haknya tetapi juga pemerintah sementara belum memenuhi janjinya untuk mengizinkan akses ke pendidikan,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, yang negaranya saat ini memegang kursi bergilir OKI, mengatakan kepada Arab News setelah konferensi.

Sangat mengecewakan bahwa Taliban menggunakan Islam sebagai pembenaran atas perlakuan mereka terhadap perempuan, tambahnya.

“Semua negara dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sepakat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Islam, bahwa ini asing dengan konsep Islam, dan kata pertama dari Al-Qur'an adalah 'Baca,' dan kami terus menekan pemerintah sementara di Afghanistan untuk memenuhi janji mereka dan memberikan perempuan hak mereka untuk pendidikan,” kata Bhutto Zardari.

Kasus Houthi di Yaman

Wakil perwakilan tetap Yaman untuk PBB, Marwan Ali Noman Aldobhany, membandingkan tindakan Taliban dengan tindakan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman, dengan mengatakan bahwa kedua kelompok menolak hak politik, ekonomi dan sosial perempuan.

Segregasi jender marak terjadi di sekolah-sekolah dan semua institusi di bawah kendali Houthi, katanya, dan ada pembatasan ketat terhadap pergerakan perempuan dari satu kota ke kota lain.

“Milisi ini menculik ratusan perempuan Yaman, menjebloskan mereka ke penjara rahasia, lalu menjebak mereka dengan kejahatan,” kata Aldobhany. “Mereka menyiksa dan menyerang secara seksual serta mengeksploitasi mereka karena aktivitas politik mereka.”

Dia meminta negara-negara anggota PBB untuk mengecam praktik semacam itu, yang “tidak ada hubungannya dengan Islam.”

Perempuan dan Pembangunan

Lord Ahmad dari Wimbledon, menteri negara Inggris untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan dan PBB di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, dan perwakilan khusus perdana menteri untuk mencegah kekerasan seksual dalam konflik, mengatakan pada konferensi bahwa “masyarakat makmur, negara-negara maju ketika perempuan berada di jantung kemajuan.”

Dia menyesalkan "tantangan tak terhitung" yang dihadapi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dan menggambarkan biaya ekonomi dari pengucilan mereka dari ruang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial sebagai "menakjubkan".

“Biaya untuk masyarakat global kita lebih sulit untuk diukur tetapi sama meresahkannya, dan harus menjadi perhatian kita semua dalam pekerjaan kita di seluruh dunia,” tambahnya.

Lord Ahmad meminta semua negara untuk bertindak sebagai satu kesatuan dalam menuntut Taliban memberikan hak-hak perempuan mereka, dan mengajukan pertanyaan kepada mereka: “Apa yang kamu lakukan? Ini bukan Islam.”

Persepsi tentang Agama

Menteri Negara Uni Emirat Arab, Noaura Al-Kaabi, mengatakan banyak perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia didiskriminasi, keputusan dibuat untuk mereka, dan secara sistematis dikecualikan hanya karena mereka perempuan.

“Ini bukan masalah yang khusus untuk satu wilayah, ras atau agama saja,” katanya. “Ini adalah epidemi global.”

Namun, diskriminasi jender yang menargetkan perempuan Muslim diperparah oleh distorsi, misrepresentasi, dan persepsi yang salah tentang agama mereka, kata Al-Kaabi. Ekstremisme dan Islamofobia adalah dua sisi dari mata uang yang sama, tambahnya.

“Ekstremisme mendistorsi Islam sebagai sarana untuk membenarkan praktik diskriminatif dan kebijakan misoginis terhadap perempuan dan anak perempuan,” kata Al-Kaabi. “Islamophobia menginstrumentasikan status perempuan dan Islam dalam upaya sinis untuk menjelekkan dan ‘mengomentari’ Islam dan Muslim.”

Dia mengutuk pelanggaran Taliban terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan, dan mendesak negara-negara anggota PBB untuk menolak segala upaya untuk melegitimasi distorsi Islam yang digunakan untuk membenarkan diskriminasi sistematis.

May Jasem Mohammed Al-Baghly, menteri urusan sosial dan pengembangan masyarakat Kuwait dan menteri negara untuk urusan perempuan dan anak-anak, menyerukan upaya untuk memerangi stereotip yang terkait dengan perempuan Muslim, dan menunjukkan bahwa dalam Islam, pria dan perempuan dianggap setara. (Arab News)

Editor : Sabar Subekti