OKI Tolak Proposal Perdamaian Trump

JEDDAH, SATUHARAPAN.COM-Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengatakan pada hari Senin (3/2) pihaknya menolak Proposan Perdamaian Timur Tengah yang ditawarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Organisasi beranggotakan 57 negara itu yang mengadakan pertemuan puncak di Jeddah, Arab Saudi untuk membahas rencana perdamaian itu, dan mengatakan, "menyerukan semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini, atau untuk bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun."

OKI juga mengatakan bahwa perdamaian dan keamanan di Palestina tidak akan tercapai tanpa persetujuan semua pihak, termasuk Palestina. Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan dari pertemuan khusus di Jeddah.

Pernyataan tersebut merupakan penolakan terhadap rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, yang diterbitkan pekan lalu, yang dengan cepat ditolak oleh Palestina yang menuduhnya bias dan menyerah pada tujuan Israel.

Pernyataan yang dibacakan pada pertemuan OKI di Jeddah itu mengatakan bahwa rencana yang diumumkan oleh AS harus objektif dalam memuaskan kedua belah pihak dan menolak rencana sepihak yang tidak memenuhi tuntutan Palestina.

Pernyataan itu menambahkan bahwa OKI berdiri bersama rakyat Palestina dan pemerintah Palestina untuk mendirikan negara dan mengamankan bantuan dan kehidupan yang bermartabat bagi mereka.

Pernyataan itu juga meminta sekretaris jenderal OKI untuk tidak campur tangan dan sepenuhnya menolak setiap resolusi yang tidak menguntungkan perjuangan Palestina. Dan mengulangi seruan agar negara-negara anggota OKI untuk berkomunikasi dengan organisasi internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk membuat resolusi yang akan menguntungkan perjuangan Palestina.

Pernyataan OKI itu dibuat secara lisan selama "pertemuan luar biasa" sebagai tanggapan atas pengumuman rencana perdamaian Trump. Rencana tersebut menggambarkan Israel dapat mencaplok petak-petak wilayah Tepi Barat, termasuk Lembah Yordan, dan pembentukan negara Palestina yang terdemiliterisasi di wilayah terbatas di masa depan. (Reuters/Al Arabiya)

Editor : Sabar Subekti