Oposisi dan Pemerintah Suriah Kembali Berunding untuk Solusi Politik

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM - Delegasi pemerintah Suriah telah tiba di Jenewa, Swiss pada hari Minggu (9/2) untuk mengikuti putaran baru pembicaraan damai dengan delegasi oposisi, seperti disiarkan televisi negara Suriah.

"Delegasi dipimpin Menteri Luar negeri, Walid Muallem, telah tiba di Jenewa untuk ambil bagian dalam putaran kedua" pembicaraan yang dimulai pada hari Senin (10/2) ini, katanya. Sementara itu, pihak Koalisi Oposisi Suriah juga menyatakan bergabung dalam pertemuan itu. Dan Hadi Al Bahra akan menjadi  ketua perunding delegasi dari Koalisi Suriah.

Penasihat Presiden bidang Politik dan Media Suriah, Buthaina Shaaban, mengatakan bahwa masalah terbesar dalam mencari solusi politik melalui perundingan di Jenewa terletak pada kenyataan bahwa "kami tidak tahu siapa yang mewakili mereka yang datang dengan nama oposisi, berapa banyak, dan apa hubungan mereka dengan Suriah," kata dia seperti dikutip kantor berita negara SANA.

Shaaban mengatakan kepada televisi Al-Alam bahwa delegasi resmi Suriah berangkat ke Jenewa, terlepas dari pengakuan tentang masalah representasi dari pihak lain, karena tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Suriah.

Dia menambahkan bahwa delegasi koalisi oposisi datang ke Jenewa untuk membahas satu kata dalam satu titik tertentu pada komunike Jenewa I, yaitu aturan, bukan aturan badan transisi. Jika tidak, delegasi resmi Suriah ingin membahas komunike, tetapi dengan urutan mulai dari item pertama, yaitu menghentikan terorisme.

Menurut Shaaban, delegasi pemerintah bersikeras membahas penghentian kekerasan dan memerangi terorisme di babak kedua pembicaraan karena hal itu adalah item pertama dari komunike tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Komunike Jenewa sangat jelas menyatakan pentingnya kesepakatan pada semua poin, dan hal itu tidak diperbolehkan menjadikan kekosongan konstitusional.

Garis Merah Al-Assad

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Koalisi Nasional Suriah, Khalid Saleh, menyatakan koalisi menolak pernyataan  Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Jaafari, bahwa dialog harus lakukan dalam payung nasional.

Khalid Saleh dalam situs resmi koalisi, mengatakan bahwa hal itu mencerminkan kurang seriusnya pihak pemerintah untuk negosiasi. Sementara itu diberitakan bahwa delegasi koalisi nasional oposisi Suriah juga menyatakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Jenewa mulai hari Senin ini.

Pihak koalisi oposisi tetap menyatakan bahwa Bashar Al-Assad merupakan “garis merah”  dalam penyelesaian krisis politik dan keamanan. Khalid Saleh menyebutnya dia tidak memiliki hak untuk berbicara tentang patriotisme.

Pihak oposisi juga menolak anggapan bahwa mereka dikendalikan oleh agenda asing. "Rezim Assad… mengumumkan bahwa mereka akan menghadiri putaran kedua perundingan di Jenewa II, tetapi keputusan diambil lima hari setelah pengumuman Rusia bahwa rezim Assad akan berpartisipasi… menunjukkan bahwa itu dipaksa oleh masyarakat internasional," kata Saleh.

Saleh mengatakan,"kami ingin membahas segala sesuatu selama putaran kedua, tapi harus ada badan transisi dengan kekuasaan penuh secara mandiri yang mampu menerapkan keputusan yang dapat diambil, termasuk gencatan senjata dan menghentikan pengepungan.