Oposisi Pakistan Tuntut PM Imran Khan Mundur

ISLAMABAD, SATUHARAPAN.COM- Puluhan ribu pendukung oposisi Pakistan berunjuk rasa pada hari Jumat (1/11) menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Imran Khan yang disebutkan sebagai pemerintah yang tidak sah. Mereka juga mengancam akan terjadi kekacauan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dengan tenggat waktu yang tinggal dua hari.

Protes di ibu kota Islamabad yang disebut sebagai Pawai Azadi, adalah tantangan oposisi bersama pertama yang dihadapi Khan, mantan bintang kriket yang menjadi politisi dan ia memenangkan pemilihan umum tahun lalu. Khan menjanjikan untuk memberantas korupsi dan menciptakan lapangan kerja bagi orang miskin.

Pemimpin salah satu partai keagamaan Pakistan, Fazl-ur Rehman, menjadi ujung tombak protes dengan dukungan kedua partai oposisi. Mereka menuduh pemerintah tidak sah dan didukung oleh militer yang memerintah Pakistan selama sekitar setengah dari perjalanan sejarahnya dalam bidang keamanan kebijakan luar negeri.

Khan telah menolak untuk mundur dan pemerintah memperingatkan tidak akan mentolerir kekacauan di jalanan. "Ada hukum yang tidak diumumkan di sini," kata Habib-ur Rehman, 35 tahun, pendukung partai konservatif, Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) yang dipimpin Fazl-ur Rehman.

Tenggat Waktu Dua Hari

Sementara itu, Menteri Federal untuk Urusan Agama Pakistan, Noorul Haq Qadri, mengatakan komite negosiasi pemerintah akan berusaha meyakinkan pimpinan JUI-F, Fazl-ur Rehman untuk mematuhi kesepakatan mengenai Pawai Azadi yang sebenarnya terkait dengan peringatan serangan India pada Jammu Kashmir.

Qadri mengatakan akan ada keputusan yang segera diambil dalam pertemuan dengan Imran Khan. Namun Fazlur Rehman mengancam bahwa jika tidak dipenuhi tuntutannya dalam dua hari, maka mungkin ada hal-hal yang di luar kendali JUI-F.

Namun Qadri memperingatkan para pengunjuk rasa agar tidak "bermain dengan sentimen agama dan spiritual masyarakat".

Fazl ur Rehman mengerahkan dukungan dari banyak sekolah agama dan telah memperingatkan kekacauan di seluruh negeri jika pemerintah tidak mundur.

Islamabad dijaga ketat, terutama di kawasan kantor pemerintah dan sektor diplomatik, yang hanya beberapa mil dari lokasi rapat umum yang diselenggarakan JUI-F. Kawasan itu ditutup dengan penghalang jalan.

Sekolah juga ditutup, transportasi umum ditangguhkan, dan layanan internet terganggu di beberapa daerah, kata penyedia layanan.

Kepala militer, Jenderal Qamar Javed Bajwa, mendesak Khan untuk menangani protes secara damai dan menghindari kekerasan oleh kedua belah pihak, kata seorang juru bicara militer.

Khan memenangkan pemilihan itu dengan janji akan melepaskan Pakistan korupsi dan rencana mengangkat 100 juta orang dari 280 penduduknya keluar dari kemiskinan.

Tetapi ekonomi Pakistan dalam krisis, dan memaksa pemerintahannya, seperti banyak pendahulunya, untuk minta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Pakistan mendapat bailout sebesar  6 miliar dolar AS pada Juli, menurut Reuters.

Editor : Sabar Subekti