Oposisi Suriah Tolak Berunding, Legitimasi Al-Assad Dinilai Meningkat
LONDON, SATUHARAPAN.COM - Kelompok Oposisi Nasional Suriah (SNC) menyatakan tidak akan menghadiri pembicaraan di Jenewa, dan berusaha untuk menyelesaikan perang sipil yang sedang berlangsung kecuali beberapa syarat yang mereka ajukan dipenuhi, termasuk digulingkannya kekuasaan Presiden Bashar Al-Assad.
"Kami tidak bisa menjadi bagian dari mereka yang bertanggung jawab menumpahkan darah orang-orang kami," kata Ketua SNC, Ahmad Al-Jarba pada konferensi pers, hari Selasa (22/10) setelah pembicaraan dengan 11 wakil Mitra Suriah, di London.
Pertemuan itu dihadiri para pemimpin oposisi dan wakil dari 11 negara (yang mendukung oposisi), yaitu Inggris, Mesir, Prancis, Jerman, Italia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat. Pembicaraan ini merupakan pembukaan untuk membujuk para pemimpin oposisi Suriah bersedia menghadiri konferensi Jenewa II.
Jarba menyatakan bahwa pemimpin oposisi dianggap sebagai pengkhianat jika mereka setuju untuk konferensi Jenewa tanpa terlebih dahulu menjamin terpenuhinya prasyarat dasar yang dibutuhkan.
Hal ini akan menegaskan apa yang sebelumnya dikatakan sebagai "kegagalan" masyarakat internasional untuk mengakhiri konflik yang terus meningkat di Suriah.
"Jika kita mengatakan ya untuk konferensi Geneva II, rakyat akan berteriak karena kegagalan konferensi," kata dia. "Orang-orang kami telah bosan dengan janji-janji palsu dan omong kosong. Apa hak Anda meminta kami untuk memikul tanggung jawab besar ini?" kata Jarba menegaskan seperti dikutip aljazeera.com.
Syarat dari Oposisi
Syarat yang diajukan oposisi selain Al-Assad tidak lagi memerintah, juga mencakup perjalanan yang aman di daerah yang dikepung, pembebasan pria, wanita dan anak-anak yang ditahan, serta pengaturan jadwal yang tetap untuk semua tahapan negosiasi.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, menegaskan pentingnya konferensi Jenewa dalam mengamankan perdamaian di Suriah. Dia mengatakan," Al-Assad akan memainkan peran dalam perdamaian dan demokratisasi Suriah.”
Hague menekankan bahwa upaya yang sedang dilakukan untuk membawa semua pihak ke meja perundingan di Jenewa. Namun hal itu berhenti sebentar sampai opisisi mengatakan setuju untuk menghadiri pembicaraan.
Dia mengatakan, pertemuan London itu bertujuan membujuk oposisi Suriah untuk memiliki "posisi yang bersatu" pada konferensi dijadwalkan berlangsung 23 November, dan mereka sepakat pada sejumlah langkah.
Sementara itu, Menlu AS, John Kerry, menekankan pernyataan Hague bahwa perang Suriah tidak akan dimenangkan di medan perang, tapi di meja perundingan.
"Saya tidak tahu siapa pun, termasuk Rusia dan lain-lain di wilayah yang bukan bagian dari kelompok pendukung, yang percaya ada solusi militer untuk konflik ini. Jelas kedua belah pihak akan terus berjuang, dan berjuang, dan melawan," kata dia.
Legitimasi Al-Assad
Keengganan pihak oposisi untuk hadir pada Konferensi Jenewa II membuat kelesuan upaya menyelesaikan perang sipil yang telah memakan banyak korban dan berlangsung hampir tiga tahun itu.
Al-Jarba menegaskan bahwa koalisi oposisi tidak ingin bernegosiasi langsung dengan Al-Assad. Dan situasi ini justru dinilai meningkatkan legitimasi Assad, yang setelah diblokade pihak Barat, justru memberitahu siap untuk bernegosiasi, walaupun hampir pasti bahwa dia akan disingkirkan dari kekuasaan sebagai hasil dari pembicaraan tersebut.
Hal ini diperkuat oleh sikap Al-Assad yang dinilai kooperatif terhadap kehadiran misi gabungan Organisasi Pelarangan Senjata Kimis (OPCW) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Suriah. Koordinator misi gaungan ini, Sigrid Kaag, telah menyatakan sikap pemerintah Al-Assad itu.
John Kerry sebelumnya mengatakan pihaknya optimistis bahwa koalisi oposisi akan setuju berpartisipasi dalam pembicaraan. Namun setelah pertemuan London itu dia mengatakan bahwa koalisi oposisi "membuat pikiran mereka sendiri." dan Tak satu pun dari kita akan berprasangka dan mensyaratkan apa yang akan mereka pilih untuk dilakukan dalam proses itu."
Dia juga mengatakan bahwa yang diinginkan terlibat di perundingan hanya SNC untuk mewakili oposisi, bukan kelompok-kelompok ekstremis yang telah bergabung melawan Al-Assad. Dia juga menyatakan menolak partisipasi Iran.
Para diplomat yang hadir juga merilis hal yang sama yang mencakup persyaratan wajib di mana Al-Assad dan para pembantu dekatnya tidak akan lagi memiliki peran dalam pemerintahan Suriah yang baru.
Legitimasi Oposisi
Al-Assad sendiri telah menunjukkan tanda-tanda dia siap untuk menyerahkan kekuasaan dalam sebuah wawancara pekan ini di mana ada upaya menyingkirkan dia dalam pemilihan tahun depan. Dia juga mempertanyakan legitimasi oposisi dan mengatakan faktor-faktor yang diperlukan untuk konferensi perdamaian yang yang berhasil belum ada.
"Siapa kelompok-kelompok yang akan berpartisipasi? Apa hubungan mereka dengan orang-orang Suriah? Apakah mereka mewakili rakyat Suriah atau mereka mewakili negara yang mengutus mereka?" kata Al-Assad dalam sebuah wawancara dengan Televisi Libanon Al - Mayadeen. "Ada banyak pertanyaan tentang konferensi.” Katanya seperti dikutip kantor berita RIA Novosti.
Proses menyingkirkan Al-Assad telah menjadi frustrasi, karena meningkatnya kelompok ekstrim dan garis keras yang bergabung dengan kelompok oposisi.
Para pejabat AS mengatakan bahwa para ekstremis, termasuk kelompok-kelompok yang terkait dengan Al-Qaeda, telah menyakiti negosiasi dan mengancam dukungan asing.
Mereka (pendukung oposisi) berpendapat bahwa sulit untuk mengidentifikasi kelompok pemberontak moderat dan memastikan bahwa senjata yang mereka diberikan tidak akan jatuh ke tangan Al-Qaeda.
Kelompok-kelompok ekstremis, termasuk yang mencita-citakan negara Islam melalui perjuangan lintas-perbatasan dan terkait Al-Qaeda dari Irak dan Levant, telah merusak kredibilitas oposisi. Bahkan membuat garis pertempuran di antara mereka.
Sebelumnya sejumlah kelompok garis keras menyatakan keluar dari koalisi. Dan sejumlah berita menyebutkan di antara kelompok koalisi yang jumlahnya sangat banyak sempat terjadi pertempuran.
Editor : Sabar Subekti
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...