Oposisi Thailand Mundur untuk Menentang Kembalinya Thaksin

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Sebanyak empat politikus Thailand mengundurkan diri dari partai politik agar mereka bisa memimpin protes menentang rancangan undang-undang amnesti yang memungkinkan kembalinya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ke Thailand dari pengasingan selama ini.

RUU tersebut diperkirakan akan disahkan pekan ini atas dukungan pemerintah pimpinan adik Thaksin, Yingluck Shinawatra.

Rencananya UU amnesti tersebut berlaku untuk pelanggaran yang terjadi selama pergolakan politik dan perang jalanan setelah Thaksin digulingkan melalui kudeta pada 2006.

Thaksin telah mengasingkan diri sejak dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lima tahun lalu.

Wartawan BBC di Bangkok, melaporkan Thaksin Shinawatra masih menjadi persoalan pelik di Thailand meskipun telah digulingkan dari kekuasaan melalui kudeta militer.

"Sejak dipilih dua tahun lalu, pemerintah Thailand yang sekarang dipimpin adiknya, mempertimbangkan amnesti atau pengampunan pelanggaran selama periode setelah kudeta," lapor BBC.

Sampai bulan lalu, RUU hanya mencakup pengampunan bagi warga biasa, tidak termasuk para pemimpin.

Namun, komite parlemen yang didominasi partai Thaksin, mulai memperluas jangkauan amnesti yang membuka jalan bagi pencabutan vonis terhadap Thaksin.

"Karena partainya mempunyai suara mayoritas di parlemen, Partai Demokratik yang beroposisi memutuskan untuk mengikuti rencana protes massal menentang RUU," tambah laporan tersebut.

Gema perpecahan politik di Thailand tidak begitu terdengar selama dua tahun terakhir, tetapi kubu yang mendukung atau baju merah dan kubu yang menentang atau baju kuning sekarang bersiap-siap terjun lagi ke jalan-jalan. (bbcindonesia)