Oposisi Turki: Tangkap Anggota Parlemen Langgar Konstitusi

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Oposisi utama Turki, Partai Rakyat Republik (CHP) mengatakan penangkapan terhadap sembilan anggota parlemen adalah melanggar konstitusi Turki, dan menyerukan agar mereka dibebaskan.

Anggota parlemen yang ditangkap dari Partai Rakyat Demokratik (HDP), termasuk wakil ketuanya. CHP juga menyerukan pembebasan bagi wartawan harian Cumhurriyet yang ditangkap oleh pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

"Menangkap anggota parlemen sebelum proses hukum dan putusan diambil adalah melawan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik melanggar hukum ini harus berakhir," kata pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis CHP, hari Senin (7/11).

Sembilan anggota HDP, termasuk wakil ketua, Selahattin Demirtas, dan Figen Yuksekdag, ditangkap pada hari Jumat (4/11) atas tuduhan terkait ke Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang di Turki.

Hak Menolak

CHP mengatakan kemerosotan demokrasi  di Turki, memberi rakyat Turki hak untuk menolak secara demokratis.

"Istana (presiden) dan AKP (Partai Pembangunan dan Keadilan yang tengah berkuasa) yang mendorong  adanya FETO (Organisasi Teror Fethullahist), PKK (Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang ) dan organisasi teroris ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) adalah ancaman utama bagi kelangsungan hidup dan demokrasi negara kita," kata pernyataan itu.

"Ancaman ini memberikan hak bagi warga negara untuk menolak secara demokratis. Semua warga yang mencintai negeri dan yang percaya pada demokrasi dan kebutuhan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan harus bersatu untuk mengalahkan ancaman utama ini atas republik kita,’’ kata pernyataan itu, seperti dikutip media Turki, Hurriyet.

Majelis Partai CHP berkumpul  dalam pertemuan luar biasa pada hari Minggu (6/11) untuk membentuk peta jalan, menyusul penangkapan wartawan harian Cumhuriyet dan anggota parlemen HDP.

"AKP tidak mengindahkan konsensus sosial dan terus-menerus melakukan serangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, sekulerarisme dan sosial dari aturan hukum dan nilai-nilai inti dari Republik Turki," kata deklarasi itu.

Kudeta Tersembunyi

CHP mengkritik pemerintah karena mempolitisasi dan mengendalikan peradilan. "Pada titik ini, Turki mengalami kudeta tersembunyi dan otoritarian oleh istana (presiden) di bawah kedok perjuangan mereka melawan FETO. Situasi politik yang terjadi merupakan ancaman bagi kebebasan publik dan kelangsungan hidup negara kita," kata pernyataan itu.

CHP mengajukan empat tuntutan bagi pemerintah. Pertama, meminta pemerintah untuk menghentikan kasus pengadilan yang sedang berlangsung terhadap wartawan harian Cumhuriyet. Disebutkan kasus ini "tidak rasional dan melanggar hukum."

Kedua, mendesak pemerintah untuk melakukan "penyelidikan yang efektif" terhadap upaya kudeta 15 Juli dan memastikan bahwa badan hukum melakukan dengan adil untuk semua orang. Pemerintah harus memantau otoritas yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap para tahanan dalam penyelidikan.

Ketiga, mengkritik penguasa AKP yang "membantu terorisme" dengan menjalankan kebijakan yang salah dalam melawan perjuangan PKK. CHP mengatakan proses perdamaian, yang runtuh pada musim panas lalu, seharusnya sudah dilakukan di parlemen dengan wakil-wakil terpilih dari PKK. CHP juga mengecam penangkapan anggota parlemen HDP yang belum pernah terjadi sebelumnya secara hukum.

Keempat, partai ini menuntut agar pemerintah menghentikan campur tangan  yang terlalu dalam pada sekolah, perguruan tinggi dan organisasi non pemerintah, perusahaan, serta menghentikan membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Editor : Sabar Subekti