Orang Asing di Rusia Diminta Janji Setia, Tidak Melontarkan Kritik

MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Orang asing yang memasuki Rusia mungkin diminta untuk menandatangani “perjanjian kesetiaan” pada saat kedatangan, berjanji untuk tidak mengkritik serangan Moskow di Ukraina, berdasarkan peraturan baru yang sedang disiapkan oleh kementerian dalam negeri.

Rusia telah melakukan tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perbedaan pendapat dan menjelang pemilihan presiden tahun 2024, yang diperkirakan akan memperpanjang pemerintahan panjang Presiden Vladimir Putin hingga setidaknya tahun 2030.

Langkah ini akan mewajibkan orang asing untuk mematuhi undang-undang ketat yang melarang kritik terhadap konflik di Ukraina, dan tidak membuat pernyataan positif tentang komunitas LGBTQ, kantor berita TASS melaporkan.

TASS, mengutip rancangan dokumen, mengatakan orang asing tersebut akan “setuju, dengan memasuki Rusia, untuk mematuhi larangan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi kepentingan nasional Rusia.”

Orang tersebut akan setuju untuk tidak “mendiskreditkan dalam bentuk apa pun kebijakan luar negeri dan dalam negeri Federasi Rusia.”

Orang asing tersebut juga akan mematuhi peraturan untuk tidak membagikan informasi publik tentang hubungan LGBTQ, berdasarkan undang-undang Rusia, dan menahan diri untuk tidak “memutarbalikkan kebenaran sejarah” tentang peran Uni Soviet dalam Perang Dunia II.

TASS mengatakan dokumen tersebut akan segera diajukan ke Duma, majelis rendah parlemen Rusia. Namun tidak ada rincian mengenai hukuman apa yang akan dihadapi seseorang jika melanggar perjanjian.

Kremlin menolak mengomentari kemungkinan aturan baru tersebut pada pertemuan dengan wartawan pada hari Rabu (29/11).

Migran Asia Tengah merupakan kelompok besar orang asing di Rusia dan telah menjadi target perekrutan militer untuk berperang di Ukraina.

Banyak warga Barat meninggalkan Rusia setelah Moskow melancarkan serangannya pada Februari tahun lalu.

Media Barat di Rusia telah mengurangi kehadirannya secara signifikan di Moskow karena mengkhawatirkan keselamatan stafnya setelah undang-undang sensor yang ketat diberlakukan.

Rusia telah menghukum ribuan warganya karena mengecam serangan Ukraina berdasarkan undang-undang sensor yang ketat.

Tidak Akan Berdamai dengan Ukraina

Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak akan berdamai di Ukraina sebelum dia mengetahui hasil pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2024, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa (28/11), di tengah kekhawatiran bahwa potensi kemenangan mantan Presiden Donald Trump dapat mengurangi dukungan Barat terhadap Kiev.

Trump, yang mencalonkan diri kembali pada tahun 2024 dan merupakan kandidat utama untuk nominasi presiden dari Partai Republik, sangat kritis terhadap dukungan AS untuk Kiev.

Seorang pejabat senior yang memberikan pengarahan kepada wartawan setelah pertemuan para menteri luar negeri NATO di Brussels mengatakan bahwa aliansi tersebut menegaskan kembali dukungannya terhadap Ukraina karena mengetahui bahwa perjanjian perdamaian pada tahun depan tidak mungkin tercapai.

“Harapan saya adalah Putin tidak akan mencapai perdamaian atau perdamaian yang berarti sebelum dia melihat hasil pemilu kita,” kata pejabat tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama saat membahas hasil pertemuan tersebut.

Ketika ditanya apakah mereka mengungkapkan pendapat pribadi atau pandangan pemerintah AS, pejabat tersebut mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “premis yang dianut secara luas.”

“Itu adalah konteks di mana semua sekutu menyatakan dukungan kuat untuk Ukraina” dalam pertemuan NATO pada hari Selasa, pejabat itu menambahkan, tanpa menyebut nama Trump atau secara eksplisit mengatakan bagaimana hasil pemilu akan mempengaruhi dukungan untuk Ukraina.

Presiden AS Joe Biden, seorang Demokrat, telah memberikan bantuan militer besar-besaran dan dukungan lainnya ke Kiev sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022, tetapi dana tambahan untuk Ukraina ditahan oleh Kongres yang dikuasai Partai Republik.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, awal bulan ini mengundang Trump, yang mengatakan ia dapat mengakhiri perang dalam waktu 24 jam jika terpilih kembali, ke Ukraina untuk melihat sendiri skala konflik tersebut. (TASS/AFP/Reuters)

Editor : Sabar Subekti