Organisasi Ekumenis dan Pemerintah Jenewa Bahas Referendum Swiss

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – François Longchamp, presiden dewan provinsi Jenewa  menerima kepala tiga organisasi ekumenis internasional dalam pertemuan pada Selasa (25/3). Tiga organisasi itu mengungkapkan keprihatinan  terkait referendum Swiss pada 9 Februari lalu yang merekomendasikan pembatasan baru pada imigran. Pertemuan tersebut juga membahas implikasi dari referendum tersebut.

Tiga organisasi ekumenis adalah Dewan Gereja Dunia (WCC), Lutheran World Federation (LWF) dan ACT Alliance. Semua bermarkas Ecumenical Centre, Jenewa. Longchamp bertemu dengan sekretaris umum WCC Rev Dr Olav Fykse Tveit, sekretaris umum LWF Pendeta Martin Junge dan sekum ACT Alliance John Nduna. Dia meyakinkan tiga pemimpin ekumenis bahwa pemerintah Swiss  menangani masalah ini dengan serius.

Longchamp mengatakan bahwa hal itu akan memakan waktu bagi referendum untuk memiliki dampak, dan hal yang terkait dengan kanton Jenewa dan Vaud akan diberikan perhatian khusus.

Longchamp meyakinkan mereka akan dukungannya untuk organisasi mereka, terutama dalam kaitannya dengan izin bagi staf internasional yang masuk bekerja.

Sekum WCC mengundang Longchamp ke pertemuan Komite Sentral WCC mendatang, yang akan diselenggarakan dari 2-9 Juli di Jenewa. “Kami sangat menghargai kesempatan untuk bertemu dengan Pak François Longchamp untuk membahas implikasi dari referendum Swiss,” kata Tveit. “Dukungan dari pejabat Swiss sangat penting untuk organisasi ekumenis internasional seperti WCC, LWF dan ACT Alliance untuk melaksanakan misi mereka dan bekerja secara efektif selama bermarkas di Swiss, " tambahnya.

Pendeta Martin Junge, sekum LWF, mengatakan, " Kami sangat berterima kasih telah  diterima dan didengarkan dan didorong oleh diskusi kami dengan Pak Longchamp dan kesadaran mengenai potensi implikasi dari referendum imigrasi untuk organisasi internasional termasuk organisasi ekumenis.”

“Pihak berwenang di Jenewa sepenuhnya menyadari dampak potensial dari referendum Swiss mengenai imigrasi di organisasi internasional, dan meyakinkan kami bahwa mereka memikirkan organisasi dan kepentingannya ketika mereka terlibat dalam negosiasi di tingkat federal pada bagaimana menerapkan hasil referendum,” kata Junge.

Referendum Swiss

Referendum untuk membatasi imigrasi diprakarsai oleh partai populis kanan SVP. Mereka beralasan, masuknya warga asing menyebabkan banyak masalah di Swiss. Karena itu, Swiss harus mengubah politik imigrasinya. Menurut referendum yang diajukan, setiap daerah di Swiss berhak menetapkan batas tertinggi jumlah imigran yang diizinkan masuk.

Referendum yang digelar hari Minggu (9/2) itu disetujui oleh 50,3 persen pemilih, hanya 19.500 suara lebih banyak daripada yang memilih "tidak setuju". Hasil itu cukup mengejutkan, karena sebelumnya pemerintah Swiss dan kalangan ekonomi berkampanye menentang referendum itu yang dianggap bisa merugikan perekonomian Swiss.

Warga asing di Swiss mencapai 35 persen persen dari seluruh penduduk yang berjumlah 1,9 juta orang. Swiss membutuhkan pekerja asing untuk memenuhi permintaan pasar kerja yang tinggi. Sekitar 300.000 warga Jerman tinggal dan bekerja di Swiss.

Perjanjian Khusus dengan Uni Eropa

Sejak 2002 berlaku perjanjian lalu lintas bebas antara Swiss dan Uni Eropa. Warga Uni Eropa bebas tinggal di Swiss kalau mendapat pekerjaan di sana. Selain itu, Swiss juga menjadi tempat yang diminati karena tingkat pajak relatif rendah bagi orang kaya.

Perjanjian dengan Uni Eropa membuka pasar besar bagi produk-produk Swiss di seluruh Uni Eropa dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Swiss punya beberapa perjanjian khusus dengan Uni Eropa. Namun jika negara itu membatalkan satu perjanjian, otomatis perjanjian-perjanjian lain juga tidak berlalu lagi.

Menurut referendum itu, pemerintah punya waktu tiga tahun untuk memenuhi tuntutan pembatasan imigran. Pelaksanaan referendum adalah aturan khusus dalam konstitusi Swiss, yang memungkinkan rakyat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan undang-undang. (times.com/dw.de/oikoumene.org)