Paetongtarn Shinawatra Dapat Persetujuan Raja Thailand untuk Menjadi Perdana Menteri

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM-Paetongtarn Shinawatra, putri dari mantan pemimpin yang memecah belah, Thaksin Shinawatra, menjadi perdana menteri Thailand setelah menerima surat dukungan kerajaan pada hari Minggu (19/8), dua hari setelah ia dipilih oleh Parlemen menyusul perintah pengadilan yang memberhentikan pendahulunya.

Ia menggantikan pemimpin lain dari Partai Pheu Thai yang sama, sebagai pimpinan koalisi yang mencakup partai-partai militer yang terkait dengan kudeta yang menggulingkan pemerintahan terakhir partai tersebut.

Paetongtarn adalah Shinawatra ketiga yang memegang jabatan tersebut, setelah ayahnya yang miliarder dan bibinya Yingluck Shinawatra. Keduanya dicopot dari jabatan dan dipaksa mengasingkan diri dalam kudeta, meskipun Thaksin kembali ke Thailand tahun lalu saat Pheu Thai membentuk pemerintahan.

Ia menerima surat pengangkatan tersebut dalam sebuah upacara di kantor pusat partai di Bangkok, yang dihadiri oleh anggota senior partai-partai dalam koalisi yang memerintah dan ayahnya, yang tidak memiliki peran formal tetapi secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto Pheu Thai.

Ayah dan anak perempuan itu bergandengan tangan saat mereka masuk dengan senyum berseri-seri. Keduanya mengenakan seragam pegawai negeri sipil berwarna putih, yang digunakan untuk upacara kerajaan dan kenegaraan.

Paetongtarn berterima kasih kepada raja, rakyat Thailand, dan anggota parlemen, dengan mengatakan bahwa dia akan menjalankan tugasnya "dengan pikiran terbuka," dan akan "menjadikan setiap inci persegi Thailand sebagai ruang yang memungkinkan rakyat Thailand berani bermimpi, berani berkreasi, dan berani menentukan masa depan mereka sendiri."

Paetongtarn menjadi Perdana Menteri beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Srettha Thavisin, setelah kurang dari setahun menjabat. Pengadilan memutuskan dia bersalah atas pelanggaran etika serius karena mengangkat seorang menteri Kabinet yang telah dipenjara karena menghina pengadilan setelah diduga berupaya menyuap hakim. Paetongtarn juga merupakan perempuan kedua menjadi perdana menteri Thailand setelah bibinya, dan pemimpin termuda negara itu pada usia 37 tahun.

Berbicara kepada wartawan setelah upacara tersebut, Paetongtarn mengatakan bahwa ia bertekad untuk mendorong kebijakan-kebijakan utama seperti stimulus ekonomi, peningkatan layanan kesehatan universal, dan mempromosikan "kekuatan lunak" budaya di panggung global.

Ia awalnya tidak menyebutkan usulan khas Srettha untuk pemberian uang tunai digital sebesar 10.000 baht (sekitar US$275) kepada 50 juta warga untuk dibelanjakan di bisnis-bisnis lokal guna meningkatkan perekonomian.

Proyek tersebut telah dikritik sebagai cara yang tidak efektif untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan telah menghadapi beberapa rintangan yang mencakup sumber-sumber pendanaannya.

Ketika didesak oleh wartawan, Paetongtarn mengatakan bahwa ia masih memiliki niat untuk mendorong stimulus ekonomi besar bagi Thailand, tetapi ia perlu "terus mendengarkan pendapat."

Ia juga mengatakan bahwa ia akan meminta nasihat ayahnya ketika ia membutuhkannya, tetapi bersikeras bahwa ia akan membuat keputusannya sendiri. "Saya adalah diri saya sendiri. Saya memiliki hal-hal dan tujuan saya sendiri yang harus saya capai di masa depan, tetapi tentu saja semua komentar darinya (memiliki) nilai bagi saya,” katanya.

Pheu Thai adalah partai populis terbaru dalam serangkaian partai yang berafiliasi dengan Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006, yang memicu perpecahan politik mendalam selama hampir dua dekade yang mengadu domba mayoritas penduduk pedesaan yang sebagian besar miskin di utara yang mendukung Thaksin melawan kaum royalis, militer, dan pendukung mereka di perkotaan.

Partai-partai yang terkait dengan Thaksin memenangkan kursi terbanyak dalam setiap pemilihan nasional dari tahun 2001 hingga 2023, ketika kalah dari Partai Move Forward yang lebih progresif.

Pheu Thai mampu membentuk pemerintahan setelah Partai Move Forward diblokir oleh Senat yang ditunjuk militer, bermitra dengan mantan pesaing dalam apa yang secara luas ditafsirkan sebagai tawar-menawar politik dengan lembaga konservatif untuk menghentikan Partai Move Forward membentuk pemerintahan.

Pada hari yang sama, Thaksin kembali dari pengasingan dan sempat masuk penjara untuk menjalani hukuman delapan tahun atas tuduhan terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia segera dipindahkan dari penjara ke rumah sakit dengan alasan kesehatan yang buruk, dan sekitar sepekan setelah itu raja mengurangi hukumannya menjadi satu tahun. Ia dibebaskan bersyarat pada bulan Februari setelah menghabiskan enam bulan menjalani hukuman di rumah sakit.

Sejak dibebaskan, Thaksin terus tampil di depan publik dan berkeliling negara.

Pada hari Sabtu, pengacara Thaksin, Winyat Chatmontree, mengunggah di Facebook bahwa Thaksin termasuk di antara narapidana yang diberi amnesti kerajaan oleh raja pada kesempatan ulang tahunnya di akhir Juli. Amnesti tersebut mulai berlaku pada hari Minggu (19/8), yang berarti Thaksin bebas lebih awal dari jadwal pembebasan bersyaratnya.

Namun, amnesti tersebut tidak melindungi Thaksin dari kasus pencemaran nama baik kerajaan yang sedang berlangsung, yang didakwa pada bulan Juni setelah awalnya diajukan pada tahun 2016. Beberapa analis menganggap hal ini sebagai peringatan dari musuh-musuh Thaksin bahwa ia harus mengurangi aktivitas politiknya. (AP)

Editor : Sabar Subekti