Paham ISIS Disebut Telah Masuk Parpol di DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi PDI Perjuangan Jalaluddin Rakhmat mengatakan penyebaran paham ISIS (Islamic State Iraq and Syria) di Indonesia tidak hanya melalui organisasi masyarakat (ormas), tapi sudah lewat jalur partai politik (parpol) beraliran Wahabi, di mana aliran itu menjadi salah satu bagian dari terbentuknya kelompok militan ISIS.

Tanpa mau menyebutkan nama parpolnya, Jalal mengatakan kelompok tersebut kian terlihat jelas, ketika mereka menolak usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Radikalisme.

"Sekarang ada parpol yang punya cita-cita seperti ISIS ini. Itu bisa dilihat, mereka kemarin tidak setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang Radikalisme," kata Jalaluddin kepada satuharapan.com, di Jakarta, Selasa (24/3).

Dalam benak hati terdalam, Jalal melanjutkan, parpol tersebut sebenarnya setuju dengan paham ISIS. Hanya, kata dia, mereka berjuang secara halus melalui parlemen. ‎"Ini caranya aja yang beda dengan ISIS, tujuan sama mendirikan negara Islam," kata sosok yang akrab disapa Kang Jalal tersebut.

Untuk mengatahui alasan Indonesia menjadi sasaran empuk penyebaran paham ISIS, dia mengatakan karena umat Muslim di Indonesia masih suka saling mengkafirkan orang lain, bukan hanya antara muslim dengan non muslim, tapi juga juga antara muslim dengan muslim. Mereka yang tidak sepaham dengan aliran yang dianggap kafir,  banyak hal dinilai bid-ah, syirik, churafat ‎dan sebagainya.

‎Seperti kebiasaan masyarakat Indonesia, kata dia, yang suka ziarah kubur dianggap sesat atau bida-ah, kemudian mereka yang suka baca Tahlil dan Yasin dianggap syirik. Menurut Kang Jalal, mereka adalah kelompok Islam yang kerap memahami Islam secara tekstual, tidak lewat penafsiran baik dan menganggap budaya bukan bagian dari kekayaan agama Islam yang patut dilestarikan.

“Kelompok seperti ini diyakini menjadi lahan subur bagi berkembangannya ISIS di Indonesia,” ujar wakil rakyat di Komisi VIII DPR itu.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja