Pakar HAM PBB akan Periksa Pembunuhan Kejahatan Narkoba di Filipina

Polisi memeriksa jenazah orang yang diduga penyelundup narkoba dalam foto yang diambil di Manila, 22 September 2016. Pelapor HAM PBB mengatakan kepada AFP bahwa dia berniat ke Filipina untuk menyelidiki perang yang dikobarkan Presiden Rodrigo Duterte dalam pemberantasan narkoba, namun meminta jaminan keamanan bagi narasumbernya. AFP PHOTO/Noel Celis/Graphic Content

Anggota kepolisian tim Scene of the Crime Operatives (SOCO) tiba untuk menginvestigasi tempat beberapa mayat yang diduga penyelundup narkoba terbaring di jalahan di sebelah sebuah motor, tewas dalam baku tembak dengan polisi di Kota Pasig, Manila 23 September 2016. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada 22 September mengundang sekretaris jenderal PBB dan pakar HAM internasional untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan semena-mena, namun juga bersikukuh mereka harus menghadapinya dalam debat publik. AFP PHOTO/Ted Aljibe

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden Filipina Rodrigo R. Duterte (kedua kiri) berjalan melintas di depan sejumlah anak berpakaian daerah pada Upacara Kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9). Dalam kesempatan tersebut kedua kepala negara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama keamanan maritim di Perairan Sulu. (Foto: Antara)

MANILA, SATUHARAPAN.COM - Pelapor khusus Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Agnes Callamard akan mengunjungi Filipina guna menyelidiki kampanye antikejahatan Presiden Rodrigo Duterte yang mematikan terkait dengan ekseskusi kepada para penjahat narkoba. Hal itu disampaikan pada hari Senin (26/9) setelah dia meminta jaminan keamanan kepada orang-orang yang akan dia ajak bicara.

Duterte pekan lalu mengatakan dia akan mengizinkan PBB dan pakar Uni Eropa (UE) memeriksa ribuan pembunuhan sejak dia dilantik pada 30 Juni 2016 lalu, namun dia juga menantang mereka untuk menghadapinya dalam debat publik. Walaupun pemerintah belum mengeluarkan undangan resmi, pelapor PBB untuk eksekusi di luar hukum dan sewenang-wenang, Agnes Callamard mengatakan dia akan mengundang untuk sebuah pemeriksaan.

“Saya menyambut baik laporan baru-baru ini (yang disampaikan) melalui media bahwa presiden dan pemerintah Filipina akan mengundang sebuah misi PBB guna menyelidiki dugaan eksekusi di luar hukum,” ujar Agnes Callamard dalam pernyataannya melalui surat email yang dikirim kepada AFP.

Callamard mengatakan dia akan menuntut sejumlah langkah guna memastikan orang-orang yang berbicara kepadanya tidak akan mendapat hukuman.

“Tanggal dan cakupan misi pencari fakta ini akan didiskusikan dan dinegosiasikan dengan pemerintah, bersama jaminan yang diperlukan,” katanya.

Itu mencakup “kebebasan bergerak dan kebebasan bertanya, dan jaminan bahwa orang-orang yang bekerja sama dengan saya tidak akan mendapat balasa, seperti intimidasi, ancaman, gangguan atau hukuman,” tambahnya.

Duterte menang telak dalam pemilu presiden pada Mei setelah berjanji akan membunuh 100.000 penjahat sebagai bagian dari kampanye melawan narkoba.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja