Pakar HAM PBB Peringatkan Gejolak Pemilu di Myanmar

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Seorang pakar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa pada hari Kamis (29/10) memperingatkan gejolak di Myanmar jika pemilu pekan depan tidak sesuai dengan ekspektasi pemungutan suara yang dapat dipercaya.

Pemilu pada 8 November dianggap sebagai pemilu yang paling bebas dan paling adil dalam beberapa dekade setelah Myanmar terlepas dari pemerintahan militer, tetapi Yanghee Lee, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, menyuarakan sejumlah kekhawatiran.

Puluhan kandidat telah didiskualifikasi, ratusan ribu orang yang memberikan suara dalam pemilu sebelumnya telah kehilangan haknya, kebebasan berkumpul dibatasi dan ada intimidasi yang tersebar luas, ungkap Lee.

“Periode setelah pemilu - sebelum pemilihan presiden baru dan pembentukan pemerintah baru - kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan dan ketegangan jika hasil pemilu tidak diterima secara luas sebagai hasil yang dapat dipercaya dan sah,” ujar Lee dalam sebuah konferensi pers.

Lee, seorang professor sekaligus advokat hak asasi di universitas Korea Selatan, mengatakan bahwa 50 kandidat didiskualifikasi dari pencalonan, banyak di antaranya adalah kandidat Muslim dari Negara Bagian Rakhine yang bergejolak.

Kandidat-kandidat tersebut dilarang mengikuti pemilu karena mereka memegang kewarganegaraan asing atau orang tua mereka memiliki paspor asing, satu isu yang memicu ketegangan di negara bagian itu.

Pemungutan suara tidak akan digelar di negara bagian utara Shan dan Kachin yang berbatasan dengan Tiongkok karena konflik, dan banjir baru-baru ini menyebabkan masalah logistik besar.

Pakar hak asasi menyebut kehadiran pengamat internasional sebagai kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dapat dipercaya.

“Semua rakyat Myanmar sangat gembira dengan ini. Ini benar-benar momen yang bersejarah. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak akan turut serta dalam proses pemilu,” ujar Lee. (AFP/Ant)

Editor : Eben E. Siadari