Pakar Hukum Inggris: Akses pada Keadilan Terancam

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Akses terhadap keadilan di Inggris terancam dan berada pada risiko. Individu akan menghadapi masalah hampir mustahil untuk menegakkan hak-hak mereka serta orang lain memenuhi kewajiban mereka. Demikian dikatakan Presiden Masyarakat Hukum Inggris, Andrew Caplen, memperingatkan.

Pernyataan itu dikemukakan di tengah Inggris merayakan 800 tahun Magna Carta, dokumen dianggap sebagai dasar dari aturan hukum dan hak asasi manusia. Andrew Caplen menyerukan untuk kemanjun mendesak diperlukan memeriksa kembali aturan hukum yang ada, seperti dikutip Christian Today.

Dia menulis pada jurnal ‘’Theos’’ dan mengatakan bahwa masalah ini jauh lebih penting ketimbang ulang tahun itu dan peristiwa yang menyertainya, souvenir dan bahkan kunjungan ke Inggris oleh 1.000 anggota American Bar Association.

"Akses terhadap keadilan adalah konsekuensi mendasar bagi aturan hukum. Sebab, tanpa itu aturan hukum tidak lebih dari sekadar sebuah konsep yang ideal," kata dia. "Jika akses terhadap keadilan tidak ada, hak-hak hukum tidak dapat dieksekusi, dan kewajiban hukum tidak bisa ditegakkan. Hal itu penting bagi masyarakat yang manusiawi, adil dan beradab. Dan itu semua sedang menghadapi risiko."

Dia mengutip akibat pembatasan anggaran Bantuan Hukum, yang berarti menyangkut sekitar 600.000 lebih kasus, sebagai salah satu contoh. Juga tentang kenaikan biaya pengadilan, yang akan dilaksanakan segera, yang akan menyebabkan kenaikan sampai 600 persen.

"Ada risiko nyata bahwa efek kumulatif dari perubahan ini adalah ada warga negara tidak mampu mencari untuk menegakkan hak-hak mereka dan kewajiban orang lain," kata dia.

Gereja Diminta Bersuara

Dia menyerukan agar pihak Gereja berbicara bagi semua orang dalam masalah ini, dan bukan hanya untuk hak-hak orang-orang Kristen. "Gereja harus memimpin dalam mengekspresikan kebutuhan ini dan berusaha untuk mempengaruhi agenda politik," katanya.

Dia juga menulis pada publikasi terbarunya, "Berbicara - Membela dan Menyampaikan Akses terhadap Keadilan", yang disusun David McIlroy, di mana para pemimpin gereja dari seluruh denominasi berpendapat bahwa orang Kristen memiliki "tanggung jawab khusus" untuk bersuara.

Laporan itu sendiri mengatakan bantuan hukum sekarang hanya tersedia di sejumlah kecil kasus, dan tidak lagi tersedia untuk kebanyakan kasus perceraian atau kasus tentang hubungan antara orangtua dan anak-anak.

Hal ini juga tidak lagi tersedia untuk masdalah hukum terkait perumahan, pekerjaan, utang, imigrasi, pendidikan, dan kasus manfaat program kesejahteraan.

"Perubahan ini secara langsung mempengaruhi kehidupan, terutama pada yang paling rentan dalam masyarakat kita. Pembenaran yang dikemukakan oleh pemerintah untuk perubahan ini salah satunya adalah keuangan," kata penulis.

"Efek dari perubahan terbaru kemungkinan akan mempengaruhi warga yang paling dirugikan dalam masyarakat kita. Dalam jangka panjang akan mengancam kohesi sosial, akuntabilitas badan-badan publik dan perorangan, serta supremasi hukum. Sebuah negara kesejahteraan tidak tergantikan hanya oleh sebuah negara."