Pakar: Jokowi Belum Siap Pimpin Negara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai tidak sejalannya PDI Perjuangan dengan presiden lantaran buruknya sistem ketatanegaraan pemerintahan yang pimpinan Joko Widodo. Menurut dia, hal tersebut mengartikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum siap menghadapi segala polemik yang muncul diawal kepemimpinannya.

"Kalau orang bilang presiden belum siap cukup beralasan, banyak yang akan berantakan dari pemerintahan yang carut marut ini, payah sekali," Maragarito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2).

Berkaitan dengan tidak sejalannya partai pengusung (Koalisi Indonesia Hebat, Red) di parlemen dengan pemerintah, dia berpandangan hal ini karena sistem ketatanegaraan tidak sinkron yang ditunjukkan dengan pengotak-ngotakan legislatif dan eksekutif yang notabenya dari kubu sama.

"Kocar-kacir iya (sistem ketatanegaraan) baik legislatif dan eksekutif tidak beriringan," kata Margarito.

Dia juga berpendapat kondisi antara legislatif partai pengusung dengan eksekutif merupakan suatu kekeliruan. Sehingga dibutuhkan politik bargaining dari parlemen terhadap pemerintah, karena kondisi saat ini sudah mengarah pada pemakzulan terhadap presiden. Dengan kondisi ini dia mengimbau agar Jokowi segera melakukan lobi-lobi politik ke DPR guna merangkul kembali DPR.

"Ini kekeliruan sempurna, DPR apakah berani mengambil inisiatif (hak interpelasi), ini ibarat pistol yang sudah di kokang tinggal ditarik pelatuknya saja. Jokowi harus meningkatkan lobi ke DPR," ujar pengamat hukum tata negara itu.

Menurut  Margarito, sejumlah permasalahan mulai dari polemik KPK dengan Polri, kekisruhan dalam pelantikan Kapolri yang akhirnya batal melantik Komjen Budi Gunawan, merupakan faktor-faktor yang membuat geram anggota dewan dari PDI Perjuangan. Terlebih isu pembisik Jokowi di sekitar lingkungan istana yang dianggap para kader PDI Perjuangan menjauhkan Jokowi dari ideologi partainya.

Editor : Bayu Probo