Paket Ekonomi Jilid I-XII akan Dievaluasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan melakukan evaluasi atas Paket Kebijakan Ekonomi jilid I sampai XII untuk mengetahui hambatan dalam implementasinya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, evaluasi paket kebijakan yang telah dikeluarkan akan melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kalangan usaha dan regulator.

"Evaluasi itu melibatkan Kadin (Kamar Dagang dan Industri), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), para pelaku dunia usaha dan juga regulator untuk segera melihat apakah masih ada hambatan di berbagai hal yang dilakukan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta seperti dilansir dari Kemenkeu.go.id pada hari Rabu (11/5).

Dia juga mengatakan, terkait evaluasi tersebut, pemerintah akan melakukan empat hal. Pertama, pemerintah akan tetap melanjutkan berbagai deregulasi yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Deregulasi dilakukan dengan melakukan benchmarking kepada negara-negara yang masuk dalam 30 besar peringkat ease of doing business.

Kedua, pemerintah akan melihat kemajuan implementasi berbagai kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta dan Surabaya. Jika kedua daerah tersebut telah menunjukkan hasil positif, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan yang sama di daerah-daerah lain. “Di-copy dan diterapkan di beberapa daerah lainnya. Ini adalah untuk memudahkan bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Ketiga, pemerintah juga akan terus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan berbagai penyesuaian karena adanya deregulasi. Terakhir, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga akan melakukan monitoring atas seluruh proses perbaikan, apakah telah sesuai dengan rencana kegiatan.

“Jadi dengan harapan itu, mudah-mudahan tingkat kemudahan berusaha kita itu bisa turun dari 109 ke 40,” katanya.

Editor : Bayu Probo