Palestina Minta AS Tanggapi Pembangunan 1500 Permukiman Israel

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM - Palestina pada Kamis (5/6) meminta Washington untuk mengambil “langkah serius” guna menentang pembangunan permukiman Israel, setelah negara Yahudi itu mengumumkan rencana untuk membangun 1.500 perumahan baru.

“Saatnya bagi pemerintah AS untuk mengambil langkah serius melawan apa yang dilakukan pemerintah Israel,” tutur Nimr Hammad, penasihat presiden Mahmud Abbas, kepada AFP.

“Kami mengecam keras keputusan yang menegaskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah seorang pembohong dan tidak ingin menemukan solusi bagi kedua negara,” tutur Hamas.

Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rude memperingatkan bahwa Palestina akan “merespons dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap langkah itu,” namun tidak memberi rincian lebih lanjut.

Bangun Pemukiman

Menteri Perumahan Israel Uri Ariel mengajukan tawaran pembangunan 1.500 rumah baru di pemukiman Yahudi, sebagai balasan untuk pemerintah baru Palestina yang didukung oleh Hamas, menurut berbagai laporan pada Kamis.

Dari 1.500 rumah tersebut, 400 akan ditempatkan di timur Yerusalem yang dicaplok Israel, sementara sisanya dibangun di kawasan Tepi Barat, menurut surat kabar Haaretz edisi online.

“Saya mengucapkan selamat atas keputusan memberikan tanggapan Zionis yang tepat untuk pembentukan kabinet teror Palestina,”kata surat kabar itu, mengutip pernyataan Ariel.

“Hak dan kewajiban negara Israel untuk membangun seluruh negeri demi menurunkan harga perumahan tidak perlu diragukan lagi, dan saya yakin tender ini baru permulaan saja,” tambah menteri tersebut.

Pengumuman itu dibuat di tengah keberangan Israel terhadap keputusan sekutunya, Amerika Serikat (AS), untuk bekerja sama dengan pemerintahan gabungan baru bagi Tepi Barat dan Gaza yang dibentuk oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Senin dengan dukungan dari musuh Israel, Hamas.

Saat kunjungan singkatnya ke negara tetangga Israel, Lebanon, pada Rabu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry membela keputusan Amerika Serikat.

Dia mengatakan keputusan itu tidak bertentangan dengan kebijakan AS dan Uni Eropa. Kebijakan tersebut melarang semua kesepakatan dengan pemerintah Palestina yang melibatkan Hamas, sampai gerakan Islamis itu meninggalkan kekerasan dan mengakui Israel serta kesepakatan damai yang lalu. (AFP)