Palestina Minta PBB Hentikan Pendudukan Israel pada 2016

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Palestina meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengatur November 2016 sebagai batas waktu mengakhiri pendudukan Israel, menurut rancangan resolusi yang diperoleh AFP Rabu.

Draft, yang diedarkan kepada anggota dewan, setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas berpidato pekan lalu kepada Majelis Umum PBB. Ia menyebut ini adalah untuk jalur cepat kenegaraan.

Teks, yang diajukan oleh kelompok Arab, menyerukan “penarikan penuh Israel, kekuatan pendudukan, dari semua wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, secepat mungkin dan sepenuhnya selesai dalam jangka waktu tertentu, tidak melebihi November 2016.”

Ini adalah seruan untuk badan dunia itu untuk menghormati “kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Palestina.”

Diplomat PBB mengatakan rancangan resolusi tersebut sedikit punya kesempatan untuk disepakati, namun langkah itu menyajikan Dewan Keamanan dengan tantangan tentang bagaimana memajukan lagu perdamaian di Timur Tengah, jika permintaan Palestina ditolak.

Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat beranggapan bahwa jalan terbaik untuk negara Palestina adalah melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina, dan bukan dengan memaksakan tenggat waktu.

“Kami menyadari rencana Presiden Abbas dan kami tetap percaya - untuk sangat percaya - bahwa satu-satunya cara solusi yang dirundingkan adalah melalui perundingan antara kedua belah pihak,” kata Duta Besar AS Samantha Power Selasa.

Diplomat Palestina mengatakan mereka menyadari oposisi AS untuk menetapkan tenggat waktu, tetapi mereka berharap untuk mengumpulkan dukungan kuat untuk teks dari negara lainnya.

“Resolusi itu sendiri didasarkan pada parameter yang telah terus-menerus ditegaskan oleh Uni Eropa, Majelis Umum itu sendiri dan Dewan Keamanan,” kata seorang diplomat, yang berbicara dengan syarat tak disebut jati dirinya.

Dalam teks empat halaman, Dewan Keamanan akan menegaskan “visi dari daerah di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup saling berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. “

Ini juga menuntut “penghentian lengkap dari semua kegiatan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur.”