Palestina Tolak Proposal Perdamaian Trump

GAZA, SATUHARAPAN.COM-Ribuan warga Palestina berdemonstrasi menentang rencana perdamaian Israel-Palestina yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan akan disampaikan pada hari Selasa (28/1) pada sebuah upacara di Washington. Sementara itu pasukan Israel memperkuat posisi mereka di dekat lokasi titik api konflik antara kota Ramallah di Palestina dan pemukiman Yahudi Beit El, di Tepi Barat yang diduduki Israel, menurut laporan Reuters.

Para pemimpin Israel menyambut rencana Trump, namun para pemimpin Palestina telah menolaknya, bahkan sebelum dirilis secara resmi. Mereka mengatakan proposal itu bias terhadap Israel.

Palestina khawatir rencana itu akan menghancurkan harapan mereka untuk negara merdeka di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967, dengan mengizinkan Israel untuk mencaplok banyak wilayah.

Di Kota Gaza pada hari Selasa (28/1), pengunjuk rasa menginjak-injak poster-poster Trump yang diletakkan di tanah. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan memegang poster tinggi-tinggi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. "Trump bodoh, Palestina tidak untuk dijual," teriak seorang aktivis melalui pengeras suara.

Di sebuah kamp pengungsi di Gaza, sekitar 50 orang berkumpul di Lapangan Martir memegang poster-poster Abbas dan pendahulunya Yasser Arafat, pemimpin gerilya yang mempelopori perjuangan Palestina hingga kematiannya pada tahun 2004.

"Kami akan membayar dengan darah, jiwa dan putra kami untuk menebus Yerusalem. Kesepakatan Trump tidak akan pernah berhasil," kata Umm Ahmed, yang ikut serta dalam protes tersebut.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan pasukannya telah dikirim untuk memperkuat di Lembah Yordan, daerah di mana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah berjanji untuk menjadi lampiran.

Husam Zomlot, kepala misi Palestina di Inggris, mengatakan kepada Reuters di London bahwa rencana perdamaian Trump hanyalah "teater politik". "Ini bukan kesepakatan damai. Itu adalah “bantustanisasi” dari rakyat Palestina dan tanah Palestina. Kita akan berubah menjadi bantustan," katanya, merujuk pada kantong penduduk kulit hitam yang otonom di Afrika Selatan pada era apartheid.

"28 Januari 2020 akan menandai cap resmi persetujuan Amerika Serikat bagi Israel untuk menerapkan sistem apartheid penuh," katanya. Namun Israel dengan keras menolak perbandingan apa pun dengan bekas rezim Afrika Selatan.

Menolak Berurusan dengan Trump

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Senin (27/1) bahwa mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang menjamin solusi dua-negara. Formula itu, basis selama bertahun-tahun upaya perdamaian internasional yang gagal, membayangkan Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina.

Palestina telah menolak untuk berurusan dengan pemerintahan Trump sebagai protes atas kebijakan pro-Israel seperti memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, di mana yang separuh di wilayah timur diupayakan Palestina untuk ibu kota masa depan.

Mereka mengecam rencana perbaikan ekonomi senilai 50 miliar  dolar AS yang ditetapkan administrasi Trump bulan Juli lalu untuk meningkatkan ekonomi negara Palestina dan tetangga Arab, karena proposal itu tidak melakukan apa pun untuk mengatasi pendudukan Israel.

Sumber-sumber Palestina dan Arab yang diberi pengarahan tentang draf itu berusaha untuk menyuap warga Palestina agar menerima pendudukan Israel, dalam apa yang bisa menjadi pendahuluan bagi Israel untuk menganeksasi sekitar setengah dari Tepi Barat. Itu termasuk sebagian besar Lembah Jordan, jalur paling strategis dan subur di bagian timur Israel.

Hambatan lain adalah perluasan permukiman Israel di tanah yang diduduki dan naiknya kekuasaan di Gaza dari gerakan Islam Hamas, yang secara resmi berkomitmen untuk kehancuran Israel dan menimbulkan ancaman keamanan besar.

Pemerintahan Trump pada bulan November membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade ketika Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, mengatakan Washington tidak lagi menganggap pemukiman di tanah Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional.

Warga Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional memandang pemukiman itu ilegal, yang dibantah Israel.

Editor : Sabar Subekti