Palestina Undang Uni Eropa Pantau Pemilu

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Pejabat pemilu Palestina pada hari Minggu (24/1)  mengundang Uni Eropa mengirim pengamat untuk memantau pemilu yang akan datang yang akan memilih anggota legislatif dan presiden Palestina.

Pemilu dipandang sebagai langkah penting untuk mengakhiri keretakan yang telah membuat Palestina terpecah di antara pemerintah yang bersaing sejak kelompok militan Islam Hamas menguasai Jalur Gaza dari Otoritas Palestina yang diakui secara internasional pada tahun 2007. Sejak itu, Otoritas Palestina (PA) hanya mengatur daerah otonom Tepi Barat yang diduduki Israel sejak itu.

Upaya rekonsiliasi di masa lalu telah berulang kali gagal. Tapi undangan hari Minggu ke Uni Eropa itu adalah tanda bahwa Palestina serius untuk mengadakan pemilu pertama mereka setelah 15 tahun.

Komisi Pemilihan Pusat mengatakan ketuanya, Hanna Nasir, memperpanjang undangan untuk Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk mengirim pengawas. Dikatakan bahwa undangan tersebut diberikan kepada perwakilan Uni Eropa setempat, Sven Kuhn von Burgsdorf, dan Nasir "menekankan pentingnya pengamatan internasional terhadap proses pemilihan, terutama oleh Uni Eropa."

Pemilih di Yerusalem Timur

Palestina mengharapkan UE untuk memastikan bahwa pemungutan suara transparan, dan juga dengan harapan menggalang tekanan pada Israel untuk mengizinkan orang-orang Palestina di Yerusalem timur untuk memilih.

Palestina mengklaim Yerusalem timur, yang direbut oleh Israel pada tahun 1967, sebagai ibu kota negara masa depan. Sementara Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Belum disebutkan apakah akan mengizinkan penduduk Palestina di Yerusalem timur untuk memberikan suara dalam pemilihan Palestina.

Uni Eropa mendukung pembentukan negara Palestina merdeka bersama Israel, dengan ibu kota di Yerusalem timur.

UE tidak secara resmi menanggapi permintaan pemantauan. Tapi Shadi Othman, juru bicara kantor Uni Eropa untuk Palestina, menegaskan "kesiapan Uni Eropa untuk menyediakan segala kemungkinan untuk keberhasilan proses pemilihan."

“Tujuannya selama periode mendatang adalah melakukan semua upaya untuk mencapai pemilu yang bebas dan adil yang menghasilkan perwakilan terpilih dari Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Jalur Gaza,” katanya.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengeluarkan keputusannya pada 15 Januari, menjadwalkan pemilihan parlemen pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli.

Ketidakpastian tentang pemungutan suara di Yerusalem timur adalah salah satu dari beberapa kendala potensial yang dapat menggagalkan rencana pemilihan. Perwakilan dari partai Fatah pimpinan Abbas dan Hamas diperkirakan akan bertemu di Mesir bulan depan dengan harapan menyelesaikan urusan logistik. (AP)

Editor : Sabar Subekti